Jakarta, Maret.id — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa belum ada rencana untuk melakukan reshuffle kabinet dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penegasan tersebut disampaikan Prasetyo dalam konferensi pers yang berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari Kamis, 4 Juni 2026.
Pernyataan Mengenai Isu Reshuffle
Menjawab pertanyaan dari wartawan mengenai kabar reshuffle, Prasetyo menyatakan, “Reshuffle? Belum ada reshuffle.” Ia menambahkan bahwa saat ini fokus pemerintah adalah pada penguatan koordinasi antar lembaga untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Mensesneg juga membantah rumor mengenai pengunduran diri Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. “Gak ada, gak ada. Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau. Tidak ada rencana pergantian,” tegas Prasetyo.
Fokus pada Stabilitas Ekonomi
Prasetyo menegaskan perlunya kerja sama yang intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. “Justru yang sekarang kita perlukan adalah saling koordinasi yang keras,” ujarnya, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi di tengah tantangan global.
Meskipun menampik adanya reshuffle, Mensesneg memberikan sinyal positif bahwa Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mungkin akan bergabung dalam Kabinet. “Sedang kita diskusikan,” ungkap Prasetyo, menandakan adanya kemungkinan pembicaraan lebih lanjut antara pihak-pihak terkait.
Potensi Posisi untuk Said Iqbal
Saat ditanya mengenai posisi yang mungkin akan diemban Said Iqbal jika bergabung, Prasetyo mengisyaratkan bahwa posisi tersebut tidak akan jauh dari bidang perjuangan yang selama ini menjadi fokusnya. “Kemungkinan berkaitan dengan perjuangan beliau selama ini, dengan buruh, tenaga kerja,” ujarnya, memberikan gambaran mengenai kontribusi yang diharapkan dari Said Iqbal.
Kehadiran Said Iqbal dalam kabinet bisa menjadi langkah strategis dalam meningkatkan hubungan pemerintah dengan kalangan buruh dan masyarakat pekerja secara umum. Pemerintah saat ini tampaknya berupaya untuk memperkuat dukungan dari berbagai elemen masyarakat, terutama di sektor ketenagakerjaan, sebagai bagian dari peta politik menjelang pemilihan umum mendatang.
Dengan semua perkembangan ini, pengamatan publik akan terus tertuju pada langkah-langkah pemerintah selanjutnya serta dinamika internal yang berlangsung menjelang pemilihan yang akan datang.
