Aktivis Desak Pemerintah Hentikan Penyaluran LNG di Jalur Laut Bali!

Jakarta, Maret.id — Roberto Hutabarat, Koordinator Jaringan Don’t Gas Indonesia (DGI), mendesak agar seluruh rencana pembangunan infrastruktur LNG di Bali dihentikan. Ini termasuk terminal LNG terapung (FSRU) Sidakarya, jaringan pipa gas, serta pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) baru yang direncanakan oleh pemerintah.
Roberto menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut berpotensi memperburuk tekanan pada ekosistem laut Bali. Kawasan tersebut berada dalam wilayah Segitiga Terumbu Karang, yang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia. Ia menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan laut daripada mengejar proyek infrastruktur yang dapat merusaknya.
“Hari Laut Sedunia serta Hari Segitiga Terumbu Karang mengingatkan kita akan kekayaan terbesar Bali. Kekayaan tersebut bukanlah infrastruktur LNG, melainkan lautnya, terumbu karangnya, dan komunitas yang menjaganya,” tegas Roberto saat konferensi pers di Renon, Bali, pada Selasa, 9 Juni 2026.
Roberto juga mengkritik narasi pemerintah yang menyebut LNG sebagai bahan bakar transisi yang bersih. Menurutnya, klaim tersebut adalah menyesatkan, karena LNG tetap merupakan bahan bakar fosil dengan konsekuensi lingkungan yang serius. Ia memberikan penjelasan bahwa kebocoran metana dari LNG berkontribusi terhadap perubahan iklim melalui emisi gas rumah kaca, kerusakan ekosistem, serta ketergantungan jangka panjang pada energi berbasis bahan bakar fosil.
“Pengalaman dari pembangunan infrastruktur LNG di Cilamaya, Karawang, Jawa Barat, menunjukkan dampak negatif bagi aktivitas nelayan setempat akibat perubahan ekosistem pesisir dan meningkatnya aktivitas industri di kawasan itu,” pungkasnya.
Seruan Roberto Hutabarat merupakan bagian dari gerakan yang lebih luas untuk menolak proyek infrastruktur yang dianggap merusak lingkungan. DGI berencana melanjutkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya tersebut. Mereka juga berharap dapat menarik perhatian pemerintah dan pemangku kebijakan untuk mempertimbangkan dampak lingkungan sebelum melanjutkan proyek-proyek serupa di masa mendatang.
Dengan meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan, penting bagi masyarakat untuk terus mengawasi proyek-proyek infrastruktur yang berpotensi merusak ekosistem. Dalam pandangan Roberto, menjaga kelestarian laut adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah dan investor, tetapi juga masyarakat sebagai penjaga masa depan lingkungan.





