Jakarta, Maret.id — Menanggapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Ketua Umum Relawan Prabowo-Gibran Laskar Trisakti 08, Fernando Rorimpandey, menyatakan bahwa kenaikan ini merupakan hal yang sulit dihindari. Ia mencatat bahwa negara-negara tetangga telah mengalami kenaikan harga BBM jauh sebelumnya, disebabkan oleh situasi perang di Iran yang mempengaruhi pasar global.
Kenaikan Harga BBM di Tengah Ketegangan Geopolitik
Fernando menjelaskan bahwa harga BBM mengikuti fluktuasi pasar global. “Adakalanya harga naik, tetapi jika harga pasar dunia turun, maka harga BBM juga akan turun,” tuturnya dalam sebuah pernyataan pada Rabu, 10 Juni 2026. Ia meyakini bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan BBM bagi rakyat kecil, terlihat dari fakta bahwa BBM bersubsidi seperti Pertalite (RON 90) dan solar tidak mengalami kenaikan.
Meskipun demikian, kenaikan harga Pertamax dinilai paling berdampak bagi masyarakat kelas menengah, yang selama ini menjadi pengguna utama jenis BBM dengan oktan RON 92. Banyak kendaraan roda empat dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke atas direkomendasikan menggunakan bahan bakar beroktan tinggi, sehingga sulit bagi pemilik kendaraan untuk beralih ke BBM dengan kualitas lebih rendah.
Penyesuaian Mobilitas Masyarakat
Kondisi yang ada memaksa beberapa pengguna untuk menyesuaikan pola mobilitas mereka guna mengurangi pengeluaran. Salah satu langkah yang mulai dipilih adalah mengurangi penggunaan mobil dan beralih ke sepeda motor, yang masih dapat menggunakan BBM bersubsidi. Fenomena ini turut mendorong peningkatan permintaan Pertalite di sejumlah SPBU, yang terlihat dari antrean kendaraan yang lebih panjang dibandingkan hari-hari sebelumnya.
Kenaikan harga BBM saat ini tak lepas dari dinamika global, khususnya meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berimbas pada pergerakan harga energi dunia. Fernando menilai kondisi ini tidak dapat disamakan dengan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998.
Perbandingan dengan Krisis Ekonomi 1998
Fernando menekankan adanya perbedaan mendasar antara situasi saat ini dan krisis 1998. Ia menyatakan bahwa kondisi politik saat ini jauh lebih terbuka dan demokratis, serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak berada pada level yang mengkhawatirkan seperti saat krisis moneter tersebut. Pada tahun 1998, nilai tukar rupiah terdevaluasi dari sekitar Rp2.500 per dolar AS menjadi sekitar Rp16.000 hanya dalam waktu singkat, yang memicu guncangan besar terhadap perekonomian nasional.
Namun, saat ini meski dolar AS memperkuat posisinya dan membuat rupiah mengalami tekanan, pergerakannya masih dalam rentang yang terkendali. Fernando menilai fondasi ekonomi Indonesia kini jauh lebih kuat dibandingkan periode krisis 1998. Meski ada pelemahan nilai tukar secara tahunan, penurunan tersebut masih relatif terbatas dan tidak menunjukkan indikasi krisis sistemik.
“Faktor eksternal global sangat berpengaruh, dan ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi juga negara-negara tetangga. Kuncinya adalah mari kita tetap mendukung pemerintah dan tidak terprovokasi oleh ajakan untuk melawan pemerintah,” tutup Fernando.
