Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Tamsil Linrung, menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh pada Badan Pengelola dan Penjaminan Kualitas (BGN) khususnya pada aspek regulasi dan pengawasan. Dia meminta pimpinan baru BGN untuk segera mengambil langkah strategis agar program Modul Belajar Guru (MBG) tidak terdiskreditkan akibat masalah yang ada.
Dalam pernyataannya yang disampaikan di Jakarta, Tamsil menegaskan bahwa adanya masalah dalam tata kelola lembaga BGN tidak seharusnya menjadi alasan untuk menjatuhkan program yang sebenarnya memiliki potensi positif. “Kita terbuka mengakui bahwa ada masalah pada aspek tata kelola. Tapi tata kelola, jangan kemudian program baik ini dihancurkan, dianggap tidak bagus. Kalau pada tata kelolanya, ayo kita sama-sama benahi,” ujarnya pada Rabu, 10 Juni 2026.
Pentingnya Regulasi yang Jelas
Menurut Tamsil, ada beberapa kelemahan yang perlu segera diatasi, yaitu belum kuatnya payung hukum dalam pelaksanaan program. Dia menilai, setiap tindakan korektif yang diambil oleh BGN harus didukung oleh regulasi yang jelas agar memberikan kepastian hukum. “Misalnya hanya karena melihat ini kotor, disuspend. Tapi ini tidak cukup. Untuk selanjutnya buatkan aturannya secara jelas. Ada dendanya, ada apanya, dibuat seperti itu,” tambahnya.
Tamsil berpendapat bahwa BGN harus segera menyusun peraturan internal yang mengatur tentang standar operasional, mekanisme pengawasan, dan sanksi bagi pelaksana yang melakukan pelanggaran. “Yang melakukan penyimpangan, penyimpangannya seperti apa, dibuat aturannya sekarang,” tegasnya, menunjukkan keseriusannya dalam mendorong reformasi tata kelola.
Peningkatan Kapasitas Pelaksana Program
Selain memperkuat regulasi, Tamsil juga menambahkan bahwa BGN perlu memperluas pelatihan dan pendampingan bagi pelaksana program di lapangan. Ini bertujuan agar kualitas tata kelola dapat meningkat dan berkelanjutan. Dia berpendapat bahwa tanpa dukungan pelatihan yang memadai, program MBG tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan.
Tamsil yakin bahwa pembenahan tata kelola akan menjadi kunci agar program MBG dapat terus berjalan tanpa terhenti oleh permasalahan yang berulang. “Sumber-sumber pendanaan yang tidak menggantungkan kepada APBN itu yang harus kita gali,” pungkasnya, menekankan pentingnya diversifikasi sumber dana untuk mendukung kelangsungan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.
