Prabowo Bongkar Mafia Lahan untuk Dorong Reformasi Ekonomi yang Berkelanjutan!
Jakarta, Maret.id — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menanggapi aksi demonstrasi yang sedang berlangsung dengan mengusung tema “Reformasi 98 Jilid II”. Dalam pernyataannya, Qodari menekankan pentingnya memahami konteks dari reformasi yang terjadi pada tahun 1998 yang lebih berfokus pada perubahan politik.
Perubahan Politik Era Reformasi
Reformasi 1998 dianggap telah memberikan landasan yang kuat dalam bidang politik, termasuk lahirnya otonomi daerah dan penguatan lembaga legislatif. Selain itu, reformasi ini juga memperluas perlindungan hak asasi manusia dan membentuk sistem multipartai yang memungkinkan pergantian pemenang dalam pemilihan umum.
Qodari menyatakan, dalam konteks ini, Presiden Prabowo Subianto adalah sosok yang memimpin Reformasi Jilid II. “Kalau kita letakkan dalam konteks yang sesungguhnya, maka Pak Prabowo adalah pemimpin Reformasi Jilid II, karena Reformasi Jilid I lebih banyak menyangkut tatanan politik,” ungkapnya dalam kanal Youtube Sinkos Indonesia.
Isu Ekonomi yang Belum Terselesaikan
Selama lebih dari 20 tahun pasca-reformasi, Qodari menilai masih terdapat banyak tantangan di sektor ekonomi. Ia merasa banyak perspektif baru mengenai ekonomi nasional setelah bergabung dalam pemerintahan Prabowo. Selama ini, Presiden sering memaparkan data dan realitas perekonomian Indonesia yang jarang terungkap di publik.
Salah satu isu yang disoroti Prabowo adalah pertumbuhan ekonomi yang terlihat stabil di angka 5 persen, tetapi belum diiringi dengan pemerataan kesejahteraan. “Bagaimana kelas menengah kita justru turun sekian persen dalam jumlah yang sangat signifikan,” terangnya.
Ketimpangan Ekonomi dan Penguasaan Sumber Daya
Qodari juga mencatat bahwa selama ini konsentrasi penguasaan sumber daya ekonomi menjadi salah satu penyebab ketimpangan. Prabowo secara terbuka mengungkapkan bahwa ada masalah dalam pengelolaan lahan, perkebunan sawit, dan sumber daya alam strategis yang selama ini dikuasai oleh segelintir orang.
“Jadi kata Pak Prabowo ada sesuatu yang salah di sini. Ada pelebaran kesenjangan ekonomi,” jelasnya. Ia melanjutkan bahwa faktanya di hulu terdapat penguasaan lahan-lahan sumber daya alam yang tidak dikelola secara adil.
Qodari menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil Prabowo dalam memperbaiki tata kelola sumber daya alam merupakan bagian penting dari reformasi ekonomi yang selama ini terabaikan. “Jadi yang buka semua itu Pak Prabowo, jadi yang melakukan reformasi di bidang ekonomi dalam sektor sumber daya alam itu namanya Prabowo Subianto,” tutupnya.
