Jakarta, Maret.id — Saat dimintai pendapat mengenai polemik posisi politik PDIP, Zulhas memilih untuk tidak memberikan komentar saat berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 22 Juni 2026.
Ia hanya tertawa kecil ketika wartawan mempertanyakan anggapan bahwa posisi politik PDIP berada di wilayah “abu-abu”. “Saya kira itu dulu ya, terima kasih,” imbuh Zulhas.
Ketika kembali didesak memberi tanggapan, Zulhas pun menutup sesi wawancara dengan singkat. Posisi politik PDIP kembali menjadi sorotan setelah partai berlambang banteng tersebut menyebut dirinya sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menegaskan bahwa sikap tersebut merupakan keputusan partai. Ia menambahkan bahwa hal ini bukan berarti PDIP mengambil posisi politik yang tidak jelas. “Sikap ini bukan sikap abu-abu,” tegas Said.
Said menyatakan bahwa sistem politik Indonesia berbeda dengan negara-negara Barat. Ia menjelaskan bahwa posisi di luar pemerintahan tidak selalu identik dengan oposisi. PDIP, lanjutnya, akan mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, namun tetap memberikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Di sisi lain, Partai Golkar menghormati pilihan politik PDIP, tetapi mempertanyakan bagaimana peran penyeimbang itu dijalankan dalam praktik. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menilai bahwa publik pada akhirnya akan menilai konsistensi sikap politik PDIP.
