Usul MBG Berbasis Sekolah, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Nilai Lebih Aman dan Mudah Diawasi untuk DPD PDI Perjuangan Jawa Timur
Jakarta, Maret.id — Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengusulkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui skema school based kitchen. Ia berpendapat bahwa model tersebut lebih efektif dalam mengurangi risiko dan meningkatkan kualitas makanan yang diterima oleh siswa.
Amithya menilai skema ini dapat menjadi solusi untuk berbagai permasalahan teknis yang muncul, seperti makanan basi dan dugaan keracunan. “Saya kira school based kitchen ini bisa menjadi acuan standar yang baik untuk program ini,” kata Amithya, Selasa (23/6/2026).
Skema dapur berbasis sekolah memungkinkan pengawasan yang lebih ketat, karena distribusi dilakukan di dalam lingkungan sekolah. Hal ini memungkinkan pemantauan kualitas makanan dari persiapan hingga konsumsi.
Di samping itu, Amithya juga meminta pemerintah pusat untuk memperkuat sistem pengawasan melalui Satuan Tugas (Satgas) MBG di daerah. Evaluasi berkala juga dianggap penting agar permasalahan dapat ditangani secara cepat.
Ia mengusulkan agar setiap sekolah diwajibkan memberikan laporan rutin terkait pelaksanaan teknis MBG. Laporan ini diharapkan dilakukan setiap bulan, sementara evaluasi perbaikan gizi dapat dilaksanakan setiap enam bulan.
“Lalu enam bulan sekali ada pelaporan terkait perbaikan gizi dan sebagainya,” tambahnya.
Legislator PDI Perjuangan ini juga menyarankan agar alokasi anggaran difokuskan pada daerah yang benar-benar membutuhkan agar program lebih tepat sasaran.
“Mia berharap pemerintah pusat dapat memaksimalkan fungsi Satgas MBG di daerah untuk melakukan supervisi terhadap seluruh mekanisme teknis,” imbuhnya.
“Percuma kalau kita punya kebijakan tetapi tidak dimonitor dan dievaluasi,” tegasnya.
Amithya juga menekankan pentingnya perbaikan teknis dalam pelaksanaan program. Jika persoalan terus berulang, ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan penghentian sementara program hingga ditemukan solusi yang lebih baik.
“Jika berbagai persoalan teknis masih terus berulang tanpa ada perubahan yang berarti, saya kira pemerintah pusat sebaiknya menghentikan sementara program tersebut hingga ditemukan formulasi pelaksanaan yang lebih baik,” pungkasnya.
