Punjul Santoso Soroti Tiga Raperda Strategis Kota Batu: LP2B dan Penataan Birokrasi
Batu, Maret.id — Politisi senior dan Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Punjul Santoso, menjelaskan secara rinci mengenai tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang menjadi fokus utama pemerintahan lokal di Kota Batu pada Senin (11/5/2026). Diskusi tersebut melibatkan berbagai pihak terkait, dimana tiga Raperda yang dibahas mencakup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) perangkat daerah, serta pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Dari ketiga Raperda ini, Renperda LP2B mendapat perhatian khusus dari Punjul. Ia menekankan urgensi perlunya langkah-langkah konkret untuk menjaga ketahanan pangan di Kota Batu, yang kini mengalami peningkatan dalam alih fungsi lahan. Dalam banyak kasus, pertanian dianggap terancam oleh kebutuhan untuk mengembangkan sektor pariwisata. Untuk itu, Punjul menekankan bahwa pemerintah daerah harus mempunyai instrumen pengendalian yang nyata dan efektif. Data akurat yang mengacu pada “by name by address” juga harus disusun agar sesuai dengan tata ruang yang ada.
Pentingnya langkah-langkah ini tidak bisa dianggap remeh, mengingat tren alih fungsi lahan yang semakin menjadi-jadi. Punjul mengingatkan bahwa Raperda LP2B tidak boleh hanya berfungsi sebagai regulasi administratif yang bersifat seremonial. Penting untuk menetapkan aturan sanksi yang tegas bagi pelanggaran alih fungsi lahan. “Kita butuh pengawasan yang ketat dan insentif nyata bagi petani agar mereka bisa terus berproduksi,” tutur Punjul.
Selain itu, DPRD berupaya memberikan berbagai fasilitas bagi para petani, seperti pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), akses terhadap bantuan untuk sarana produksi, serta jaminan harga bagi hasil pertanian mereka. Punjul juga berharap agar hilirisasi produk pertanian dan agrowisata berbasis kearifan lokal dapat lebih ditingkatkan.
Beralih ke Raperda perubahan SOTK perangkat daerah, Punjul kembali menekankan pentingnya prinsip rightsizing dalam penataan birokrasi. Menurutnya, struktur birokrasi harus dirancang agar efisien dalam fungsi, tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara berlebihan. “Kita perlu mendesain birokrasi yang ramping tetapi kaya fungsi. Ini akan menghindarkan kita dari praktik pemborosan anggaran,” tutur Punjul, yang merupakan politisi dari PDI Perjuangan.
Ia juga mengingatkan bahwa proses pengisian jabatan harus dilakukan secara profesional dan berbasis kompetensi, tanpa adanya intervensi faktor subjektif. Ini penting agar penempatan pejabat dapat memperkuat kinerja pemerintah daerah.
Dalam konteks Raperda pengelolaan BMD, Punjul menunjukkan betapa pentingnya pengamanan terhadap aset-aset pemerintah daerah. Pemkot Batu diminta segera melakukan inventarisasi ulang serta sertifikasi aset yang belum memiliki kepastian hukum, termasuk aset yang saat ini masih ditempati oleh pihak ketiga tanpa kejelasan statusnya. “Pengelolaan aset harus dilakukan secara transparan dan dikelola melalui sistem digital terintegrasi untuk mencegah kehilangan ataupun penyalahgunaan aset-aset strategis milik pemerintah,” tambahnya.
Ketiga Raperda ini mencerminkan langkah strategis yang diambil Kota Batu untuk mengatasi tantangan yang dihadapinya, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam, birokrasi, dan aset daerah. Dengan pendekatan yang komprehensif dan sikap proaktif dari tim legislatif, diharapkan pemerintah daerah dapat menciptakan ruang bagi pertumbuhan yang berkelanjutan dan penegakan hukum yang tegas dalam melindungi lahan pertanian serta aset-aset daerah.
