Jakarta, Maret.id — Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, merespons maraknya perilaku LGBT seiring dengan ditandatanganinya Perpres oleh Presiden Prabowo Subianto delapan bulan lalu. Ia mengapresiasi Perpres tersebut yang memberikan arah kebijakan pemerintah dalam menghadapi ancaman nonmiliter.
“Perpres 111/2025 yang telah ditetapkan pada Oktober 2025 soal yang memasukkan LGBT sebagai ancaman nonmiliter patut diapresiasi,” kata Muslim. “Karena LGBT dari segi moral dan kemanusiaan itu haram hukumnya dan sangat merusak moral,” sambungnya.
Muslim menekankan bahwa konten-konten terkait LGBT saat ini mudah diakses di berbagai platform digital. “Apa yang terjadi di ruang publik secara terbuka soal LGBT jelas-jelas menjadi ancaman serius nonmiliter terhadap bangsa dan negara,” ujarnya.
Ia juga mengatakan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah lebih tegas melalui penegakan hukum untuk memberikan efek jera. “Jika dibiarkan LGBT merajalela karena pembiaran, bisa jadi ini ada unsur kesengajaan,” imbuh Muslim.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penegakan Perpres agar tidak hanya terbelenggu dalam wacana. “Pembiaran itu mengundang murka dan kutukan Yang Maha Kuasa,” tegasnya. “Jangan sampai kejadian Sodom dan Gomorah terjadi kembali akibat pemerintah lalai mencegah dan menegakkan aturan yang telah dibuat,” tuturnya.
