Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil tindakan darurat. Dia merekomendasikan pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) Independen atau optimalisasi peran Menko Polkam untuk meredam bentrokan di lapangan dengan cepat.
Benny juga mengingatkan pimpinan Polri dan Kejaksaan agar menjaga integritas lembaga masing-masing. “Kami mengingatkan Kapolri dan Jaksa Agung bahwa institusi yang mereka pimpin adalah milik rakyat, bukan milik golongan,” tegasnya.
Konflik antara Kejaksaan dan Polri, menurut legislator Demokrat ini, merupakan alarm bagi eksistensi negara hukum. “DPR tidak boleh pasif dan sekadar menjadi penonton,” sambungnya.
Benny mengusulkan penggunaan hak angket sebagai jalan konstitusional untuk menyelamatkan institusi penegak hukum dari krisis kredibilitas. “Ini juga untuk memastikan roda pemerintahan Presiden Prabowo berjalan dalam koridor penegakan hukum yang bersih dan berwibawa,” ungkapnya.
Mengenai kasus hukum mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah, Benny mengusulkan agar penanganannya diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia mengatakan penanganan oleh Kejaksaan Agung berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
“Serahkan ke KPK agar penanganan lebih obyektif, terbuka, dan tuntas,” imbuhnya. Dia juga menekankan perlunya pengawasan oleh masyarakat dalam penanganan kasus ini untuk memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan kredibel.
