Jakarta, Maret.id — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai ribuan triliun dipandang tidak berarti jika tidak mampu menjawab permasalahan yang dihadapi rakyat Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidato pembukaannya pada Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Rapat Paripurna ini juga dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, yang memperkenalkan RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukung lainnya kepada DPR.
Puan menegaskan bahwa APBN merupakan pilihan politik terkait arah sumber daya negara, prioritas kelompok masyarakat, dan manfaat yang seharusnya dirasakan oleh rakyat.
Ia juga mencatat kenaikan APBN dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2000, besaran APBN tercatat Rp 197 triliun, dan pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp 1.126 triliun. Dalam sepuluh tahun terakhir, belanja negara meningkat hampir enam kali lipat.
Pada tahun 2026, APBN mencapai Rp 3.842 triliun, atau hampir dua puluh kali lipat dibandingkan dengan tahun 2000. “APBN Tahun 2027, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, kemungkinan akan mendekati angka Rp 4.000-an triliun,” tutur Puan.
Ia menekankan bahwa tidak ada satu pun yang pernah melihat jumlah uang sebesar hampir Rp 4.000 triliun. “Namun bagi seorang petani yang menunggu panennya, seorang anak yang ingin mendapatkan pendidikan yang layak, atau rakyat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, angka tersebut menjadi tidak berarti,” imbuhnya.
“Angka sebesar apa pun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat,” tegasnya. Oleh karena itu, Puan menyampaikan bahwa APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, melainkan juga dari kinerjanya dalam memenuhi ekspektasi rakyat.
“APBN harus dinilai dari seberapa banyak kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik,” pungkas Puan.
