Jakarta, Maret.id — Pemerintah diminta untuk mengambil langkah luar biasa dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan.
Permintaan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman. Ia menekankan bahwa dampak Karhutla telah meluas ke berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aktivitas ekonomi.
Alex juga menjelaskan bahwa fenomena cuaca kering akibat El Nino membawa tantangan tambahan. “Pada tahun 1997-1998 lalu, Indonesia juga dilanda fenomena El Nino yang kemudian menyebabkan krisis besar,” tegas Alex.
Ia mengingatkan bahwa peristiwa tersebut memicu kebakaran di lebih dari 9 juta hektare lahan di Kalimantan. “Ini tidak boleh berulang sekarang ini,” sambungnya dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi.
Kabut asap yang dihasilkan dari Karhutla di Kalimantan telah memaksa Dinas Pendidikan menunda waktu masuk sekolah. Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mulai belajar pukul 08.00 WIB dan PAUD menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh.
Data yang dihimpun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 19 Agustus 2026 menunjukkan total 1.487 titik panas di seluruh Kalimantan. Ini terdiri dari 767 titik di Kalimantan Tengah, 441 titik di Kalimantan Barat, 315 titik di Kalimantan Timur, 34 di Kalimantan Selatan, dan 17 di Kalimantan Utara.
“Penyebaran titik Karhutla terjadi hampir di setiap provinsi dengan Kalimantan Tengah sebagai episentrum kebakaran,” imbuh Alex.
Ia menegaskan bahwa penanganan Karhutla di Kalimantan harus menjadi prioritas nasional. “Evaluasi kebijakan karhutla harus mencakup penguatan deteksi dini dan patroli di wilayah rawan,” harapnya.
Alex menambahkan bahwa kolaborasi dengan masyarakat setempat sangat penting. “Program Desa Peduli Api dan pemberdayaan masyarakat perlu diperluas,” tutupnya.
