Jakarta, Maret.id — Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof Dr Abdul Haris Fatgehipon mengecam dengan tegas tindakan kekerasan yang menyebabkan pembunuhan terhadap dua warga sipil dan penculikan sembilan anak-anak serta ibu-ibu oleh kelompok separatis bersenjata di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Ia mendesak pemerintah untuk memperkuat jaminan keamanan bagi masyarakat sipil.
Abdul Haris menilai kekerasan terhadap masyarakat sipil sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Ia menambahkan bahwa warga tidak seharusnya hidup dalam ketakutan akibat ancaman dari kelompok bersenjata.
“Perlu adanya ketegasan sikap pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat sipil,” kata Abdul Haris dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Sabtu malam, 22 Agustus 2026.
Ia menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh warga negara. Dengan demikian, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat sipil menjadi korban konflik bersenjata yang terus berlangsung di berbagai wilayah Papua.
“Kewajiban negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia,” jelasnya lebih lanjut.
Abdul Haris juga mendorong peningkatan operasi keamanan yang melibatkan TNI dan Polri. Ia berpendapat bahwa penguatan operasi adalah hal yang diperlukan untuk memastikan kelompok bersenjata tidak semakin leluasa mengancam keselamatan masyarakat.
“Operasi keamanan yang melibatkan Polri dan TNI harus ditingkatkan,” ujarnya.
Namun, ia menekankan bahwa operasi keamanan harus dilakukan dengan profesinalisme, terukur, dan tetap mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat sipil.
“Kehadiran aparat harus memberikan rasa aman sekaligus memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan normal,” tegasnya.
Menurut Abdul Haris, negara harus menunjukkan ketegasan dalam menghadapi gerakan separatis bersenjata yang menggunakan kekerasan. Ia mengingatkan agar lemahnya respons negara tidak membuat kelompok bersenjata semakin berani melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.
“Jangan sampai negara gagal melawan gerakan separatis bersenjata,” tandasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa permasalahan Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan keamanan.
“Penguatan keamanan harus berjalan bersamaan dengan pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat,” tegasnya.
Abdul Haris berharap agar pemerintah segera memastikan kondisi keamanan di Jila dan daerah Papua lainnya tetap terkendali.
“Perlindungan terhadap masyarakat sipil harus menjadi prioritas utama agar warga dapat hidup aman dan pembangunan di Papua terus berjalan,” pungkasnya.
