Politik

Survei Poltracking: 63,2% Masyarakat Percaya Pada Pemerintah

Jakarta, Maret.id Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menghadapi tantangan di tengah penurunan kepuasan publik. Namun, masih terdapat angin segar dengan tingginya kepercayaan publik.

Menurut peneliti senior Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, tingkat kepercayaan publik saat ini berada di angka 63,2 persen. “Ini menjadi modal sosial yang sangat berharga,” kata Masduri dalam rilis survei nasional Poltracking Indonesia pada Senin, 31 Agustus 2026.

Survei yang dilakukan pada 14-20 Agustus 2026 melibatkan 1.220 responden, mencatat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran berada di angka 55,1 persen. “Tren kepuasan publik Agustus 2026 cenderung menurun dibandingkan bulan Maret, Mei, dan Juli 2026,” imbuh Masduri.

Meski demikian, ia menilai kepercayaan publik yang masih tinggi memberikan peluang bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja. Masduri menjelaskan bahwa persepsi publik bisa berubah bergantung pada isu dan agenda perbaikan yang akan diambil oleh pemerintah. “Berbagai kemungkinan tentang persepsi publik masih berpotensi terjadi,” ujarnya.

Masduri memaparkan lima formula agenda perbaikan kinerja pemerintah yang perlu segera direspons. Formula pertama adalah menjaga daya beli dan memperluas lapangan kerja, mengingat 44,3 persen publik menganggap harga kebutuhan pokok mahal dan 62,5 persen melaporkan peningkatan pengeluaran rumah tangga.

Formula kedua berfokus pada evaluasi menyeluruh terhadap program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menghadapi polemik kasus keracunan massal dan skandal korupsi. Masduri mengusulkan agar MBG diaudit secara menyeluruh dan diarahkan ke wilayah 3T.

Formula ketiga adalah melakukan perombakan kabinet dan memperkuat komunikasi pemerintah. Ini penting karena tingkat kepuasan publik terhadap kinerja menteri hanya mencapai 47,0 persen. Sebanyak 51,9 persen publik mendesak Presiden Prabowo untuk melakukan reshuffle kabinet, terutama di bidang ekonomi dan hukum.

Formula keempat mencakup penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dinilai buruk oleh publik, masing-masing dengan penilaian 46,5 persen dan 45,5 persen. Formula kelima adalah memperkuat checks and balances serta persepsi harmonisasi antara presiden dan wakil presiden dengan mempertimbangkan keberadaan oposisi di parlemen.

Masduri optimis bahwa pemerintah masih memiliki ruang untuk memperbaiki kinerja. Menurutnya, kepercayaan publik yang berada di angka 63,2 persen menunjukkan bahwa masyarakat masih memberi kesempatan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menunjukkan komitmennya dalam perbaikan. “Tren penurunan kepuasan terhadap kinerja pemerintah saat ini merupakan bagian dari dinamika politik yang perlu ditindaklanjuti dengan serius,” tegas Masduri.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button