Bupati Ipuk Bahas Isu Pendidikan di Forum DPD PDIP Jatim

Jakarta, Maret.id — Program “Gesah Bareng Ambi Bupati” kembali dilaksanakan di Pendopo Sabha Swagata Blambangan pada Rabu, 2 September 2026. Kali ini, forum ini fokus pada isu-isu pendidikan yang mencakup akses beasiswa, pengawasan pelajar, serta sarana prasarana pendidikan.
Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 150 peserta, termasuk pegiat pendidikan, mahasiswa, pelajar, akademisi, dan pemangku kebijakan. Mereka disediakan kesempatan untuk menyampaikan berbagai masukan kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani.
Ipuk menekankan bahwa forum ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk mendengar langsung permasalahan yang ada di masyarakat. “Kami senang mendapatkan banyak masukan dan ide dari masyarakat,” tutur Ipuk.
Salah satu isu yang mencuat adalah rencana regrouping SDN 1 Singonegaran. Ahmad Radiansyah, seorang wali murid, menyatakan keprihatinan atas dampak psikologis yang mungkin ditimbulkan oleh regrouping tersebut.
Menjawab kekhawatiran itu, Ipuk menjelaskan bahwa rencana regrouping masih dalam tahap kajian. “Kami akan memberikan ruang kepada siswa dan orang tua untuk memilih sekolah yang dituju,” imbuhnya.
Catur Bagus, seorang pendidik dari SMPN 1 Singojuruh, juga menyampaikan perhatian terkait pelajar yang masih berada di luar sekolah saat jam belajar. Ia mengusulkan peningkatan pengawasan dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
Numira Ida, guru dari MI Al Hikmah, Desa Tampo, mengungkapkan kondisi sarana prasarana di sekolahnya yang memprihatinkan. “Mohon mendapat perhatian,” tuturnya kepada Bupati.
Ipuk pun merespons dengan janji untuk memeriksa anggaran BOS Daerah demi perbaikan fasilitas belajar. “Insyaallah untuk sarana prasarananya siap kami bantu,” tegas Ipuk.
Aspirasi lain datang dari Nining, Ketua Paguyuban SDN 5 Tapanrejo, yang menyampaikan masalah keamanan sekolah. Didik, seorang orang tua yang anaknya penyandang disabilitas, mempertanyakan peluang kerja bagi anak-anak mereka setelah lulus.
“Pemkab juga telah membuka ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas,” kata Ipuk meminta orang tua optimis terhadap masa depan anak-anak mereka.
Pendidikan, menurut Ipuk, merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Banyuwangi. Ia menggarisbawahi bahwa masukan dari masyarakat akan terus dipertimbangkan dalam kebijakan pendidikan.
Aspirasi-aspirasi yang muncul dalam diskusi ini akan ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Banyuwangi. “Kami ingin setiap masukan bisa ditindaklanjuti dan menjadi bagian dari perbaikan layanan pemerintah kepada masyarakat,” pungkasnya.





