Jakarta, Maret.id — Pengamat politik Cecep Handoko menilai usulan penambahan anggaran untuk Polri di Tahun Anggaran 2027 adalah langkah yang wajar. Hal ini berkaitan dengan kompleksitas tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat yang semakin meningkat.
Ceko menjelaskan, perkembangan teknologi telah berpengaruh pada pola kejahatan. Kini, kejahatan konvensional berdampingan dengan kejahatan berbasis teknologi, seperti kejahatan siber dan penipuan digital.
“Kalau kita bicara kebutuhan anggaran Polri, jangan hanya melihat nominalnya. Kita harus melihat tantangan yang dihadapi,” tuturnya. Menurutnya, polisi harus memiliki sumber daya manusia, peralatan, dan sistem yang cukup untuk mengatasi perkembangan tersebut.
Selain menangani tindak pidana, Polri juga memiliki tanggung jawab luas dalam menjaga keamanan masyarakat. Ini termasuk pengamanan kegiatan masyarakat, demonstrasi, konflik sosial, dan agenda politik nasional.
“Penanganan demonstrasi misalnya, membutuhkan personel, peralatan, dan dukungan operasional,” imbuh Ceko. Ia menekankan bahwa negara harus memastikan Polri memiliki kemampuan untuk menjalankan tugasnya dengan profesional.
Ceko juga menegaskan bahwa penambahan anggaran harus disertai dengan perencanaan yang jelas dan pengawasan yang ketat. “Prinsipnya sederhana, kalau negara meminta Polri bekerja semakin profesional, maka dukungan anggarannya juga harus realistis,” tegasnya.
Ia meminta DPR dan pemerintah untuk melihat kebutuhan anggaran Polri secara objektif. “Jangan sampai kita menuntut polisi semakin modern tetapi dukungan infrastrukturnya masih menggunakan pendekatan masa lalu,” kata Ceko.
Ia menutup dengan menyatakan bahwa anggaran keamanan adalah investasi negara untuk menjaga rasa aman dalam masyarakat.
