Jakarta, Maret.id — Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenai kekuasaan yang tidak dapat dimiliki seseorang selamanya memicu perbincangan di kalangan politisi.
Pernyataan tersebut diungkapkan AHY dalam acara peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat. Ia mengajak kadernya untuk belajar dari pengalaman selama 10 tahun pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), khususnya mengenai proses pergantian kekuasaan yang berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode kepemimpinan.
AHY menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanah rakyat dan memiliki batas waktu. Ia menyatakan bahwa jabatan dan pemilu memiliki siklus, sedangkan tanggung jawab kepada rakyat tidak akan pernah selesai.
Pengamat politik Adi Prayitno menilai pernyataan AHY bersifat umum dan normatif. Ia menganggap tidak ada penyediaan informasi mengenai pihak atau kelompok kepentingan politik tertentu. “Pernyataan AHY itu bersifat umum dan normatif. Tidak ada tendensi apa pun, tidak secara spesifik misalnya dialamatkan kepada pihak ataupun kelompok kepentingan politik tertentu,” ujar Adi melalui kanal YouTube-nya.
Namun, Adi menambahkan bahwa pernyataan tersebut dapat ditafsirkan oleh publik sebagai pesan politik kepada kekuatan politik yang sedang berkembang, khususnya yang diasosiasikan dengan Solo atau Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Menurutnya, penafsiran tersebut dipengaruhi oleh dinamika politik yang berkembang, terutama konsolidasi kelompok yang berkaitan dengan Solo. Ia menilai, konsolidasi itu dibaca masyarakat sebagai upaya untuk mempertahankan eksistensi dan pengaruh politik dalam jangka panjang.
“Ini tentu tidak bisa dilepaskan dalam konteks kekuatan politik Solo yang terus melakukan konsolidasi dan aktivitas politik agar tetap menunjukkan eksistensi dan kekuatan politiknya,” jelas Adi.
Adi juga mengamati bahwa sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang lekat dengan faksi Cikeas, pernyataan AHY cenderung mudah dikaitkan dengan rivalitas antarkekuatan politik. “Namanya juga publik, media sosial pasti ada hal-hal yang dianggap sifatnya rivalitas, dihadap-hadapkan satu dengan yang lain,” tuturnya.
Lebih jauh, Adi melihat bahwa penafsiran tersebut sejalan dengan persaingan pengaruh menjelang kontestasi politik di masa depan. Salah satunya adalah kemungkinan perebutan pengaruh untuk menjadi bagian dari kekuatan politik yang berorientasi pada Presiden Prabowo Subianto. “Kemudian ini dikaitkan soal kemungkinan berebut pengaruh untuk bisa menjadi pendamping kekuatan politik Hambalang alias Prabowo,” pungkas Adi.
