Jakarta, Maret.id — Rencana pemerintah untuk menyediakan 200 juta rekening bank dianggap belum mendesak. Penguatan literasi keuangan lebih diperlukan oleh masyarakat saat ini.
Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), menilai pemerintah memiliki tantangan besar untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
“Sebenarnya, PR pemerintah bukan di kepemilikan rekening, karena angka literasi penduduk usia dewasa sudah di angka 93 persen-an,” jelas Huda.
Ia menambahkan bahwa angka tersebut relatif baik meskipun akses keuangan masih sulit. Huda mengingatkan bahwa perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang keuangan.
“PR yang begitu dekat adalah bagaimana literasi keuangan di Indonesia masih jauh gap-nya, terutama di masyarakat usia muda,” sambungnya.
Menurutnya, kelalaian dalam aspek ini dapat berakibat pada penyalahgunaan rekening bank oleh generasi muda jika mereka tidak mendapatkan edukasi yang tepat.
“Kenapa ini PR yang krusial bagi pemerintah? Karena bagi mereka yang punya rekening tapi rendah literasi, banyak anak muda yang kena tipu,” tuturnya.
Huda menjelaskan bahwa banyak dari mereka yang tidak mengerti cara menggunakan rekening secara bijak, seperti dalam investasi atau tabungan.
“Oleh karena itu, saya mendorong pemerintah untuk lebih memprioritaskan peningkatan literasi keuangan sebagai kebijakan yang mendesak,” imbuhnya.
Menurutnya, tanpa pemahaman yang memadai, rekening baru justru bisa menambah masalah bagi masyarakat. “Jadi, kebijakan untuk membuat rekening bagus, tapi lebih penting untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat juga,” tegas Huda.
