Jakarta, Maret.id — Menteri Keuangan Suahasil Nazara dihadapkan pada lima tantangan penting setelah pengangkatannya oleh Presiden Prabowo Subianto, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyatakan bahwa Suahasil perlu membenahi gaya komunikasi baik di dalam kementerian maupun kepada publik.
Sebagai Wakil Menteri Keuangan selama tujuh tahun, Suahasil dianggap memahami berbagai isu penting di Kementerian Keuangan. “Gaya komunikasi publik keluarnya juga lebih tertata, lebih hati-hati, lebih kredibel, nggak koboy,” kata Bhima.
Bhima menegaskan bahwa Suahasil tidak boleh menjadi “yes man.” Ia diminta untuk melakukan evaluasi penggunaan anggaran, terutama pada program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
“Dia harus bisa melakukan koreksi terhadap anggaran-anggaran jumbo MBG dan Kopdes milik Prabowo yang memang memakan anggaran fiskal APBN terlalu besar,” ungkap Bhima.
Bhima juga meminta Suahasil untuk mengevaluasi kembali kebijakan efisiensi anggaran di tingkat pemerintah daerah. Menurutnya, efisiensi yang diterapkan sebelumnya perlu dikaji ulang agar tidak mengganggu pelayanan publik.
“Mungkin ini saatnya untuk mengevaluasi lagi efisiensi dana transfer daerah sehingga daerah tidak bergejolak terutama soal pelayanan dasar dan juga nasib PPPK honorer yang ada di daerah,” imbuh Bhima.
Selain itu, Suahasil diingatkan untuk menjaga batas antara kebijakan fiskal dan independensi moneter. Hal ini termasuk rencana penyaluran kredit kepada Koperasi Desa Merah Putih melalui perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Poin keempat, Suhasil harus bisa menjaga independensi moneter sehingga tidak mengalihkan risiko dari fiskal ke moneter,” ungkap Bhima.
Bhima juga menyerukan agar Suahasil memperkuat anggaran penanganan bencana dengan menambah alokasi sebelum akhir tahun anggaran 2026. “Menurut saya masih ada waktu untuk menambah anggaran penanganan bencana,” tuturnya.
Alokasi anggaran, lanjutnya, dapat diarahkan untuk memperkuat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Artinya bisa saja menggeser ke alokasi penanganan bencana BNPB, Basarnas, BMKG karena sekarang bencana dimana-mana, alokasi anggarannya bisa lebih besar,” kata Bhima.
Ia memberikan waktu maksimal dua bulan bagi Suahasil untuk menunjukkan kinerja awalnya sebagai Menteri Keuangan. “Kalau tidak, kita akan tekan Prabowo untuk melakukan reshuffle menteri keuangannya,” tandas Bhima.
