Fraksi PDI Perjuangan Tulungagung Desak Pembenahan Silpa dan Kenaikan Gaji PPPK
Jakarta, Maret.id — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tulungagung mengungkapkan keprihatinan atas tingginya SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan) APBD Tahun Anggaran 2026. Hal ini menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah.
Sorotan tersebut disampaikan dalam pendapat akhir fraksi terkait Ranperda Perubahan APBD 2026 yang disepakati dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung pada Rabu (16/9/2026).
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Samsul Huda, menegaskan bahwa tingginya SILPA tidak boleh dipicu oleh program yang tidak terlaksana. “Pemkab Tulungagung harus memperbaiki kualitas perencanaan dan memastikan APBD benar-benar terserap untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Pemkab Tulungagung untuk memberikan honor atau gaji yang merata, adil, dan layak kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Upaya ini diharapkan dapat mewujudkan kebijaksanaan dan keadilan.
Selain itu, fraksi juga mendorong Pemkab untuk melaksanakan bimbingan teknis kepada semua bendahara sekolah serta kepala sekolah yang baru dilantik. Evaluasi bagi aparatur sipil negara (ASN) juga dianggap penting untuk meningkatkan kompetensi mereka.
Menyikapi permasalahan sosial, Samsul meminta pemkab membentuk tim lintas OPD yang terdiri dari Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah, dan bagian lainnya. “Kami ingin menyusun ‘Sistem Pelayanan Terpadu Orang Terlantar dan ODGJ terlantar Kabupaten Tulungagung’,” imbuhnya.
Ia juga mendorong pengadaan mobil ambulans dan Rumah Rehabilitasi Sosial untuk mendukung Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, ini adalah langkah penting untuk mengatasi masalah sosial yang ada.
Samsul menambahkan, catatan kritis dari fraksi tersebut juga menyoroti pentingnya pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) yang harus mencapai 90% pada 2026. Hal ini berkaitan dengan keprihatinan terhadap capaian UHC Tulungagung yang belum memenuhi target nasional.
“Pemkab harus melakukan evaluasi dan mengambil langkah konkret agar seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan, memperoleh jaminan serta akses kesehatan yang layak,” terang Samsul.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti rendahnya jumlah tenaga medis, khususnya dokter jaga dan perawat di Unit Gawat Darurat (UGD). “Kapasitas ruang rawat inap di RSUD dr Iskak perlu ditingkatkan agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat terus meningkat,” tegasnya.
Lebih jauh, fraksi ini juga mencatat pentingnya optimalisasi kinerja perusahaan daerah, terutama PDAM, agar dana 3,1 M yang didepositokan dapat meningkatkan pelayanan dan fasilitas. “Ekspansi, promosi, dan reaktivasi sambungan rumah juga perlu diperhatikan,” tambahnya.
Dalam sektor pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan mendesak adanya penambahan armada bus sekolah untuk mempermudah akses bagi peserta didik di Kabupaten Tulungagung.
“Prinsipnya, kami meminta pelaksanaan APBD 2026 lebih efektif, efisien, transparan, tepat sasaran, dan berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan pelayanan publik,” tutupnya.
