Jakarta, Maret.id — Menurut Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, proyeksi penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk tahun ini mendekati 4,5 juta ton.
“Empat setengah juta ton adalah angka yang sangat besar. Ini menunjukkan negara hadir dan memiliki kekuatan stok untuk menjaga masyarakat. Sekarang yang perlu kita pastikan adalah setiap beras yang keluar dari gudang benar-benar terasa manfaatnya pada harga yang dibayar rakyat,” tuturan Johan, Sabtu, 19 September 2026.
Hingga 16 September, Bulog mencatat realisasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sudah mencapai 799.593 ton atau 96,57 persen dari target awal yang ditetapkan sebesar 828 ribu ton. Bantuan pangan hingga Maret telah disalurkan sekitar 662.867 ton, dan periode Juli hingga September sekitar 618.581 ton.
Dari tiga penugasan tersebut, total 2,08 juta ton beras telah diserahkan kepada masyarakat. Sementara itu, stok yang dimiliki Bulog masih dalam kisaran 4,6 juta ton.
Johan mengapresiasi kekuatan stok serta percepatan penyaluran tersebut. Ia menilai, kondisi ini memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi yang lebih presisi sesuai dengan kondisi harga di tiap wilayah.
“Stok kita kuat, berasnya tersedia, jaringan Bulog juga tersebar sampai daerah. Ini modal yang sangat baik,” tegas Johan.
Menurutnya, tahap berikutnya adalah memastikan intervensi yang lebih terukur, seperti berapa ton beras yang masuk ke suatu daerah dan perubahan harga sebelum dan setelah intervensi.
Data Badan Pangan Nasional menunjukkan rata-rata harga beras medium nasional per 13 September adalah Rp13.669 per kilogram, turun 0,03 persen dibandingkan sepekan sebelumnya. Beras premium tercatat di harga Rp16.166 per kilogram, juga mengalami penurunan sebesar 0,02 persen. Inflasi beras tahunan pada Agustus melandai menjadi 2,77 persen dari sebelumnya 3,10 persen.
Johan menganggap tren penurunan harga beras ini sebagai perkembangan positif yang perlu diperkuat. Ia mengusulkan agar ukuran evaluasi kebijakan stabilisasi pangan tidak hanya berdasarkan jumlah ton yang disalurkan, melainkan juga berapa besar dampak penurunan harga yang dihasilkan.
“Setiap 100 ribu ton SPHP yang kita gelontorkan, harga beras turun berapa rupiah per kilogram? Jika kita memiliki ukuran itu, kita bisa mengetahui daerah mana yang intervensinya efektif dan mana yang perlu diperbaiki,” jelas Johan.
Pemerintah berencana untuk menambah alokasi SPHP sebesar 1 juta ton untuk menghadapi periode kemarau panjang dan menjaga kesinambungan pasokan. Bapanas mengungkapkan bahwa tambahan tersebut masih dalam proses perhitungan dan pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT).
Johan menekankan bahwa tambahan ini perlu disertai dengan target manfaat yang jelas. Ia menyarankan agar pemerintah menetapkan indikator perubahan harga, jangkauan penerima manfaat, serta biaya distribusi di masing-masing wilayah.
“Tambahan 1 juta ton ini kesempatan bagi kita untuk membuat SPHP semakin terukur,” imbuhnya.
Johan mendorong Bapanas dan Bulog untuk membangun pemantauan sederhana antara data penyaluran SPHP dengan pergerakan harga. Hal ini penting agar pemerintah dan DPR dapat dengan cepat melihat hubungan antara volume intervensi dan perubahan harga.
Menurut Johan, pendekatan tersebut krusial karena biaya SPHP menggunakan sumber daya fiskal yang signifikan. Untuk alokasi 828 ribu ton yang dimulai Maret 2026, Bapanas mencatat anggaran subsidi harga sebesar Rp4,97 triliun. Sementara itu, penghitungan untuk kebutuhan anggaran tambahan 1 juta ton masih dalam proses.
“Karena uang negara yang digunakan besar, manfaatnya juga harus dapat diukur dengan jelas. Berapa rupiah subsidi yang dikeluarkan, berapa kilogram beras yang sampai ke masyarakat, dan bagaimana dampaknya terhadap harga,” tegas Johan.
Tujuan akhir, sambungnya, adalah agar masyarakat memperoleh beras dengan harga yang semakin terjangkau, sementara petani tetap mendapatkan harga yang layak atas hasil produksi mereka.
“Kita berbicara tentang 4,5 juta ton, stok 4,6 juta ton, dan intervensi bernilai triliunan rupiah. Tetapi bagi sebuah keluarga, ukurannya jauh lebih sederhana: berapa harga beras yang harus mereka bayar saat ke pasar,” pungkas Johan.
