Jakarta, Maret.id — Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, Armuji, mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh kader partai untuk tidak menggunakan nama organisasi demi kepentingan pribadi. Praktik seperti percaloan dan pungutan liar jelas tidak akan ditoleransi.
Dalam sambutannya pada Musyawarah Ranting (Musran) PDI Perjuangan Surabaya yang berlangsung pada Sabtu (3/10/2026) malam, Armuji menyatakan bahwa sanksi pemecatan bisa dijatuhkan bagi kader yang terbukti melakukan pelanggaran ini.
“Kalau sampai ketahuan menarik uang, bermain proyek, menjanjikan orang masuk outsourcing lalu meminta imbalan, dan itu terbukti setelah diverifikasi, maka kami tidak segan-segan memberikan sanksi tegas hingga pemecatan,” tegas Armuji.
Armuji, yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Surabaya, menekankan pentingnya menjaga marwah organisasi. Dengan demikian, keberadaan kader dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa setiap program dan bantuan yang diusung melalui partai harus diterima masyarakat tanpa henti oleh oknum tertentu yang berusaha mengambil keuntungan pribadi.
“Kita harus menjaga soliditas kader serta kedekatan dengan masyarakat,” pinta Armuji.
Kekuatan partai, menurutnya, tidak hanya bergantung pada struktur organisasi, melainkan juga pada kemampuan kader mendengar dan merespons permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Armuji mendorong pengurus ranting untuk aktif turun ke lapangan guna menjembatani aspirasi warga dengan anggota legislatif serta eksekutif. “Yang penting kita bekerja untuk rakyat. Kita mau mendengar, melihat ke bawah, karena masih banyak rakyat yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita,” ujarnya.
Ia juga menekankan perlunya mengambil pembelajaran dari berbagai persoalan yang pernah terjadi agar praktik penyalahgunaan nama partai tidak terulang kembali.
“Kader tidak boleh menjadikan posisi organisasi untuk menarik uang dari masyarakat atau menjanjikan akses pekerjaan dengan imbalan tertentu,” tegasnya.
Ketegasan ini, imbuhnya, dianggap penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap partai.
Di sisi lain, Armuji meminta kader untuk tidak mudah terprovokasi oleh upaya adu domba dari pihak luar. Semua struktur partai diminta fokus menjalankan kerja-kerja kerakyatan.
“Kalau ada partai-partai baru yang mengejek PDI Perjuangan, abaikan saja. Yang penting kita bekerja untuk rakyat,” katanya.
Ia menekankan bahwa seluruh struktur partai, dari pusat hingga ranting, serta para kader di DPRD harus digunakan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Konsolidasi melalui Musran juga ditujukan untuk memperkuat struktur partai menjelang Pemilu 2029. PDI Perjuangan Surabaya menargetkan peningkatan perolehan kursi DPRD melalui penguatan struktur dan kerja politik di masyarakat.
Armuji mengajak pengurus ranting sebagai ujung tombak organisasi untuk membangun hubungan langsung dengan warga. “Kerja politik tidak cukup dilakukan menjelang pemilu, tetapi harus diwujudkan melalui kehadiran kader dalam persoalan sehari-hari,” pungkasnya.
