Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti tekanan yang semakin berat terhadap dunia usaha. Hal ini disebabkan oleh beban pajak yang tinggi, penurunan pendapatan, serta kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
Sorotan tersebut muncul dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan jajaran kementerian mitra di Makassar pada hari Jumat lalu. Novita menyatakan bahwa kombinasi antara kenaikan beban operasional dan melemahnya pendapatan membuat pelaku industri menghadapi tekanan yang berlapis.
Kondisi ini semakin sulit ketika harga bahan bakar meningkat, sementara pengusaha tidak leluasa menaikkan harga produk karena terbatasnya daya beli masyarakat. “Pelaku industri hari ini itu sudah dicekik dari semua sisi, dari pajak, dari pendapatan, cari duit itu katanya sekarang susah sekali,” kata Novita, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan.
Menurutnya, masalah pasokan dan harga solar menjadi hambatan serius bagi keberlangsungan usaha di Sulawesi Selatan. Dampaknya mencakup perusahaan jasa logistik serta pabrik yang bergantung pada kelancaran rantai pasok manufaktur. “Keterbatasan solar ini menjadi hambatan besar bagi pelaku industri karena mahalnya harga solar tentunya makin mencekik,” tegasnya.
Novita juga menyoroti keterbatasan ruang bagi pelaku usaha dalam mengalihkan kenaikan biaya produksi kepada konsumen. Daya beli masyarakat yang belum kuat membuat kenaikan harga jual berisiko menambah tekanan terhadap permintaan produk. “(Mereka) tidak bisa menaikkan harga jual karena daya beli masyarakat kita tidak bisa dipaksa,” imbuh Novita.
Ia menyatakan bahwa persoalan yang disampaikan pelaku usaha perlu menjadi evaluasi kebijakan. Kelancaran distribusi BBM, keterjangkauan biaya operasional, serta beban yang ditanggung oleh industri harus dicermati untuk menjaga kelangsungan kegiatan usaha dan rantai pasok.
Melalui kunjungan reses tersebut, Komisi VII DPR RI berkomitmen untuk membawa aspirasi dan temuan lapangan ke dalam pembahasan legislasi, pengawasan, dan penganggaran APBN. Novita berharap langkah selanjutnya dapat mendorong kebijakan yang memberi kepastian bagi pelaku usaha, serta menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri, kemampuan konsumen, dan daya saing ekonomi, khususnya di kawasan Indonesia Timur.
