Jakarta, Maret.id — Taspen mulai menyalurkan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 paling cepat pada 2 Juni 2026 sebagai bentuk komitmen memastikan manfaat pensiun dan tunjangan ASN diterima tepat waktu.
Taspen menjelaskan penyaluran gaji ke-13 dilakukan melalui 46 mitra bayar yang tersebar di seluruh Indonesia dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.
Komponen Gaji ke-13
Gaji ke-13 tahun 2026 tidak hanya meliputi gaji pokok, tetapi juga sejumlah komponen tunjangan lain yang diatur dalam PP tersebut. Komponen yang tercantum meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan kebutuhan pokok, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tambahan penghasilan berdasarkan kinerja.
Rincian Besaran Berdasarkan Jabatan dan Kelompok
Besaran nominal gaji ke-13 berbeda antar jabatan dan golongan, sehingga setiap penerima akan menerima nominal yang disesuaikan dengan pangkat, jabatan, dan kelas jabatan terakhir pada Mei 2026. Berikut perincian besaran gaji ke-13 untuk beberapa kategori jabatan dan pegawai non-ASN sebagaimana tercantum dalam aturan:
– Pimpinan dan Anggota Lembaga Non Struktural:
– Ketua/Kepala: Rp 31.474.800.
– Wakil Ketua: Rp 29.665.400.
– Sekretaris: Rp 28.104.300.
– Anggota: Rp 28.104.300.
– Pegawai Non-ASN di Lembaga Non Struktural setara Eselon:
– Eselon I: Rp 24.886.200.
– Eselon II: Rp 19.514.300.
– Eselon III: Rp 13.842.300.
– Eselon IV: Rp 10.612.900.
– Pegawai Non-ASN di Instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi menurut jenjang pendidikan dan masa kerja:
a. Pendidikan SD/SMP atau sederajat:
– Masa kerja kurang dari 10 tahun: Rp 4.285.200.
– Masa kerja 10 tahun: Rp 4.639.300.
– Masa kerja 20 tahun: Rp 5.052.600.
b. Pendidikan SMA/D1 atau sederajat:
– Masa kerja kurang dari 10 tahun: Rp 4.907.700.
– Masa kerja 10 tahun: Rp 5.347.400.
– Masa kerja 20 tahun: Rp 5.861.500.
c. Pendidikan D2/D3 atau sederajat:
– Masa kerja kurang dari 10 tahun: Rp 5.488.500.
– Masa kerja 10 tahun: Rp 5.966.100.
– Masa kerja 20 tahun: Rp 6.524.200.
d. Pendidikan S1/D4 atau sederajat:
– Masa kerja kurang dari 10 tahun: Rp 6.591.000.
– Masa kerja 10 tahun: Rp 7.160.500.
– Masa kerja 20 tahun: Rp 7.825.800.
e. Pendidikan S2/S3 atau sederajat:
– Masa kerja kurang dari 10 tahun: Rp 7.764.100.
– Masa kerja 10 tahun: Rp 8.357.500.
– Masa kerja 20 tahun: Rp 9.050.500.
Untuk pensiunan, besaran gaji ke-13 disesuaikan dengan penghasilan bulanan terakhir berdasarkan golongan pada Mei 2026 sehingga nominal yang diterima tiap individu dapat berbeda-beda. Perhitungan itu mempertimbangkan pangkat, jabatan, dan kelas jabatan terakhir yang tercatat.
Pihak yang Berhak dan Pengecualian
Penerima gaji ke-13 mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pensiunan, serta pegawai non-ASN pada instansi pemerintah tertentu.
Namun terdapat pengecualian yang diatur; PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri tidak berhak atas gaji ke-13 dari instansi asal. ASN dengan status penugasan tersebut akan menerima gaji dari instansi tempat penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sumber Anggaran dan Ketentuan Potongan
Pembayaran gaji ke-13 untuk ASN di instansi pusat bersumber dari APBN, sedangkan untuk ASN di daerah bersumber dari APBD dan dapat dilengkapi dengan komponen penghasilan tambahan sesuai kemampuan fiskal daerah masing-masing. Pemerintah daerah dapat menambahkan komponen penghasilan lain bagi ASN daerah berdasarkan kemampuan anggaran wilayah.
Pembayaran gaji ke-13 dilakukan tanpa dikenakan potongan iuran ataupun potongan kredit pensiun, kecuali pemotongan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 2026. Taspen juga menegaskan pelaksanaan teknis penyaluran melalui mitra bayar akan mengikuti jadwal dan mekanisme yang ditetapkan untuk memastikan akurasi dan kepatuhan pada peraturan.
Pembayaran yang dimulai pada 2 Juni 2026 dimaksudkan untuk meringankan beban penerima manfaat pada periode awal semester kedua, dan pihak terkait diharapkan mengawasi proses penyaluran agar tepat sasaran dan sesuai regulasi.
