Jakarta, Maret.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pelemahan nilai tukar rupiah baru-baru ini tidak sejalan dengan fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai masih kuat. Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Jakarta.
Purbaya menegaskan bahwa secara makro kondisi perekonomian domestik menunjukkan landasan yang solid sehingga tekanan terhadap rupiah lebih cenderung berasal dari faktor eksternal atau gangguan pasar sementara. Ia menambahkan bahwa pelemahan mata uang tidak otomatis berarti perlu dilakukan revisi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Evaluasi APBN dan Skenario Nilai Tukar
Menteri Keuangan menjelaskan pemerintah telah melakukan berbagai perhitungan skenario sebelum menyusun APBN, termasuk asumsi harga minyak dan nilai tukar. Menurut Purbaya, simulasi yang pernah dilakukan bahkan memasukkan skenario harga minyak sampai 100 dolar AS per barel sehingga asumsi rupiah pada APBN sudah mempertimbangkan kemungkinan tekanan eksternal.
Ketika ditanya apakah pemerintahan melakukan stress test khusus terhadap risiko nilai tukar, Purbaya merespons dengan nada santai seraya bergurau tentang dirinya sendiri yang “stres”. Meski begitu, ia menegaskan bahwa tidak ada kebutuhan untuk menghitung ulang APBN karena semua asumsi dan kemungkinan sudah diperhitungkan.
Kondisi Pasar Obligasi dan Intervensi
Purbaya menyebut pasar obligasi pemerintah relatif terkendali meskipun rupiah mengalami tekanan, yang tercermin dari penurunan imbal hasil (yield) obligasi. Ia menyebutkan intervensi dan aksi pembelian oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) turut membantu meredam kenaikan yield sehingga volatilitas pasar lebih terjaga.
Pemerintah, kata Purbaya, memandang stabilitas pasar obligasi sebagai kunci untuk mempertahankan kepercayaan investor asing terhadap surat utang domestik. Dengan pasar obligasi yang terkendali, kemampuan investor untuk menanamkan modal di instrumen pendapatan tetap di Indonesia akan tetap terjaga.
Arus Modal Asing dan Tindakan Lanjutan Pemerintah
Menteri Keuangan juga mengungkapkan adanya indikasi arus modal asing yang mulai kembali memasuki pasar obligasi domestik. Purbaya menyatakan pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait akan terus memonitor perkembangan dan menyiapkan langkah-langkah tambahan jika diperlukan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.
Ia menekankan bahwa tindakan yang diambil bukan semata untuk menstabilkan nilai tukar secara langsung, tetapi lebih kepada menjaga kepercayaan pasar dan efektivitas fungsi pasar obligasi sebagai instrumen pembiayaan negara. Langkah-langkah seperti pembelian terarah oleh bank-bank BUMN dan koordinasi fiskal-moneter disebutnya merupakan bagian dari respons yang telah diterapkan.
Penguatan koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan otoritas pasar modal menjadi sorotan dalam upaya menjaga stabilitas makrofinansial. Purbaya menegaskan bahwa koordinasi ini akan terus ditingkatkan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk merespons dinamika eksternal yang memengaruhi nilai tukar dan aliran modal.
Di sisi lain, pemerintah juga tetap memantau indikator fundamental ekonomi seperti cadangan devisa, neraca transaksi berjalan, dan kondisi fiskal untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil selaras dengan tujuan jangka panjang pertumbuhan dan stabilitas. Purbaya mengajak masyarakat dan pelaku pasar untuk melihat pergerakan rupiah dalam konteks jangka menengah dan panjang, bukan reaksi sesaat terhadap guncangan global.
Penutup
Pernyataan Menteri Keuangan ini memperlihatkan keyakinan pemerintah bahwa kerangka kebijakan dan persiapan anggaran telah memperhitungkan berbagai kemungkinan eksternal, sehingga tekanan nilai tukar saat ini tidak mengguncang pondasi fiskal negara. Pemerintah berjanji akan terus memantau situasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasar serta melindungi kepentingan ekonomi nasional.
