Jakarta, Maret.id — Kamrussamad, Ketua Umum Himpunan Peternak Kecil dan Menengah (HIPKA), menyatakan program qurban yang disalurkan melalui Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmapres) merupakan kelanjutan tradisi kepresidenan di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Kamrussamad pada keterangan pers yang dirilis Sabtu, 30 Mei 2026.
Program Qurban dan Warisan Kepresidenan
Menurut Kamrussamad, kegiatan qurban yang difasilitasi melalui Banmapres bukanlah kebijakan baru karena sudah dijalankan oleh pemerintahan-presiden sebelumnya. Namun, ia menekankan bahwa di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terdapat perubahan signifikan pada cakupan dan skala distribusi hewan qurban.
Perluasan Jangkauan Distribusi
Salah satu perbedaan utama yang ditekankan adalah perluasan jangkauan distribusi sehingga kini menyentuh seluruh 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Hal ini menurut Kamrussamad menunjukkan upaya pemerintah untuk menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya mungkin belum menerima manfaat program serupa.
Kenaikan Jumlah Sapi Qurban
Data yang disampaikan menunjukkan peningkatan jumlah sapi qurban presiden dari 985 ekor pada 2025 menjadi 1.098 ekor pada 2026. Lonjakan jumlah hewan qurban ini disebut sebagai bukti peningkatan skala program di bawah administrasi Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan untuk Peternak Lokal
Selain memperluas cakupan geografis, seluruh sapi qurban yang disalurkan pada 2026 dilaporkan dibeli dari peternak lokal. Pembelian dari peternak dalam negeri ini dinilai memberikan dampak ekonomis langsung bagi komunitas peternak kecil dan menengah di berbagai daerah.
Dimensi Sosial dan Keagamaan
Kamrussamad menilai program ini selain memiliki nilai sosial dan keagamaan juga berperan dalam mendukung keberlanjutan sektor peternakan rakyat. Menurutnya, kombinasi antara distribusi yang luas dan sumber pengadaan dari peternak lokal menjadikan program qurban Banmapres sebagai instrumen ganda yang bersifat religius sekaligus ekonomi.
Tanggapan atas Perubahan Skala Program
Pengamat dan pelaku di sektor peternakan menyambut positif langkah pembelian sapi dari peternak lokal, namun beberapa pihak meminta agar transparansi dan tata kelola distribusi terus ditingkatkan. Isu terkait logistik, pemerataan, dan mekanisme verifikasi penerima kerap disebut sebagai aspek yang perlu perhatian supaya manfaat program benar-benar sampai ke kelompok yang paling membutuhkan.
Program qurban melalui Banmapres yang dimaksudkan sebagai kelanjutan tradisi kepresidenan tersebut tampak mengalami skala baru dalam distribusi dan pengadaan pada 2026. Dengan peningkatan jumlah hewan qurban dan penekanan pada pemenuhan dari peternak lokal, pemerintah berharap program ini dapat menghadirkan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas di tengah masyarakat.
