Jakarta, Maret.id — Pemerintah mengumumkan kebijakan baru yang mewajibkan repatriasi devisa hasil ekspor sumber daya alam untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Inti Kebijakan dan Tujuan
Kebijakan ini ditetapkan untuk meningkatkan retensi devisa di dalam negeri sehingga dapat memperkuat cadangan devisa dan mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal.
Langkah tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mendukung kebijakan fiskal serta moneter pemerintah.
Ketentuan Repatriasi bagi Eksportir
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa eksportir sektor komoditas alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor (DHE SDA) ke dalam negeri dengan kepatuhan penuh.
Peraturan baru yang efektif berlaku mulai 1 Juni mewajibkan eksportir nonmigas menempatkan 100 persen DHE SDA di rekening khusus domestik dengan jangka waktu minimal 12 bulan.
Eksportir migas dikenakan aturan yang berbeda, yaitu wajib menempatkan minimal 30 persen dana mereka selama periode minimal tiga bulan.
Seluruh penempatan dana harus dilakukan melalui bank BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memudahkan pengawasan dan efektivitas pengelolaan devisa.
Batas Konversi Valuta Asing dan Mekanisme Penempatan
Dalam upaya mengendalikan risiko pasar, pemerintah menetapkan batas maksimal konversi mata uang asing ke rupiah sebesar 50 persen untuk setiap penempatan.
Ketentuan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan likuiditas dolar dan rupiah serta memberi ruang bagi perusahaan untuk menyesuaikan eksposur valuta asing mereka.
Penempatan melalui bank BUMN dipandang mampu meningkatkan transparansi arus devisa dan mendorong kanalisasi dana ke sektor-sektor prioritas nasional.
Pemerintah akan mengawasi pelaksanaan melalui koordinasi antarinstansi agar aturan berjalan sesuai tujuan makroekonomi.
Insentif Fiskal untuk Mendorong Kepatuhan
Untuk meningkatkan daya tarik penempatan dana di dalam negeri, pemerintah menawarkan insentif pajak berupa pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPh) atas keuntungan dari instrumen DHE SDA.
Eksportir berpeluang menikmati tarif PPh kompetitif hingga 0 persen, tergantung pada lamanya jangka waktu penempatan dana dan kepatuhan terhadap ketentuan.
Stimulus fiskal tersebut dimaksudkan untuk menjadikan instrumen penempatan DHE SDA lebih menarik dibanding alternatif investasi lain yang umumnya dikenakan pajak lebih tinggi.
Kombinasi antara kewajiban dan insentif diharapkan menciptakan kepastian regulasi yang mendukung aliran modal jangka panjang di dalam negeri.
Pengecualian dan Fleksibilitas
Pemerintah memberikan kelonggaran bagi eksportir yang terikat perjanjian bilateral atau kesepakatan dagang internasional yang mengatur mekanisme pembayaran lintas negara.
Fleksibilitas ini bertujuan menjaga kelancaran lalu lintas perdagangan dan menghormati komitmen internasional Indonesia.
Namun, pengecualian harus dibuktikan dan dilaporkan kepada otoritas terkait agar tidak disalahgunakan untuk menghindari kewajiban repatriasi.
Otoritas keuangan akan melakukan verifikasi dan audit untuk memastikan kepatuhan dan integritas pelaporan.
Implementasi PP 21/2026 dan Dampak Makro
Pemerintah menyatakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 akan menjadi instrumen penting untuk mendongkrak retensi devisa secara signifikan.
Kebijakan ini dinilai mampu memperkuat stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global dan fluktuasi harga komoditas internasional.
Para ekonom memperkirakan penempatan wajib DHE SDA akan menambah likuiditas domestik dan memberi ruang bagi pembiayaan investasi serta mendorong kestabilan nilai tukar.
Meski demikian, efektivitas kebijakan akan bergantung pada kepatuhan eksportir, kapabilitas perbankan domestik, dan koordinasi kebijakan fiskal-moneter.
Pemerintah menegaskan akan memantau pelaksanaan secara berkala dan menyesuaikan kebijakan jika diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan makroekonomi dan dinamika perdagangan internasional.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya lebih luas untuk meningkatkan kemandirian ekonomi serta memitigasi risiko eksternal yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional.
