Jakarta, Maret.id — Pasokan susu untuk program Minum Bergizi Gratis (MBG) masih menjadi tantangan meskipun utilisasi pabrik pengolahan susu di dalam negeri tercatat mencapai 72 persen.
Kondisi Saat Ini dan Tantangan Pasokan
Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Merrijantij Punguan Pintaria, menyampaikan bahwa ada keterlambatan dalam pemenuhan pasokan susu MBG. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta pada Kamis, 4 Juni 2026.
Permasalahan yang dihadapi bukan semata kapasitas pabrik, tetapi juga keterbatasan pasokan bahan baku dan koordinasi rantai pasok. Kondisi ini berdampak pada kemampuan pemerintah memenuhi target distribusi susu bagi program kesehatan dan gizi anak.
Skema Restrukturisasi dan Insentif Investasi
Untuk mengatasi hambatan, Kementerian Perindustrian menjalankan program restrukturisasi industri yang bertujuan mendorong investasi baru dan menambah kapasitas produksi. Skema tersebut menawarkan penggantian investasi (reimburse) hingga 35 persen untuk produk yang memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan 25 persen untuk produk dalam negeri yang belum ber-TKDN.
Merrijantij mengatakan skema ini diharapkan menarik minat pelaku usaha agar melakukan investasi jangka menengah dan panjang. Pemerintah menilai dukungan fiskal dan regulasi yang terarah penting untuk mempercepat modernisasi fasilitas pengolahan susu.
Digitalisasi Rantai Pasok
Kementerian Perindustrian juga mempercepat digitalisasi rantai pasok susu segar melalui sistem pemantauan stok secara real-time. Sistem tersebut telah diterapkan di 96 Tempat Pengumpulan Susu (TPS) yang dikelola oleh sembilan koperasi untuk meningkatkan transparansi distribusi.
Digitalisasi diharapkan memperkecil kehilangan pasokan serta mempermudah koordinasi antara peternak, koperasi, dan pabrik pengolahan. Implementasi teknologi ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki efisiensi logistik dan kualitas data produksi.
Produksi Lokal versus Ketergantungan Impor
Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian, Makmun, mengungkapkan produksi susu lokal saat ini baru memenuhi sekitar 25 persen kebutuhan nasional. Sisa 75 persen kebutuhan masih dipenuhi melalui impor, yang membuat ketahanan pasokan rentan terhadap fluktuasi pasar internasional.
Kementerian Pertanian bersama Kementerian Perindustrian mengintensifkan program peningkatan populasi sapi perah dan produktivitas peternakan. Langkah-langkah yang disiapkan meliputi peningkatan kualitas pakan, perbaikan manajemen peternakan, serta insentif bagi peternak sapi perah.
Upaya Meningkatkan Konsumsi dan Dampak Jangka Panjang
Merrijantij menegaskan bahwa peningkatan konsumsi susu merupakan bagian penting dari strategi jangka panjang untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju visi Indonesia Emas 2045. Industri dan pemerintah sama-sama mendorong kampanye gizi serta program distribusi yang menyasar anak-anak sekolah dan kelompok rentan.
Para pemangku kepentingan optimistis bahwa kombinasi investasi industri, digitalisasi rantai pasok, dan peningkatan produksi domestik dapat mengurangi ketergantungan impor. Namun, pencapaian target tersebut membutuhkan komitmen berkelanjutan dari pemerintah, pelaku industri, dan pelaku usaha di tingkat peternakan.
Upaya perbaikan ini diproyeksikan memerlukan waktu dan pendanaan yang konsisten agar manfaatnya berkelanjutan. Pemerintah berjanji akan memantau implementasi program dan menyesuaikan kebijakan agar target ketahanan dan kemandirian susu nasional dapat tercapai.
