Jakarta, Maret.id — Empat distrik di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, kini menikmati pasokan listrik 24 jam penuh setelah serangkaian intervensi infrastruktur kelistrikan yang difokuskan pada wilayah pegunungan terpencil tersebut.
Daerah yang mendapatkan peningkatan pasokan listrik itu meliputi Distrik Minyambouw, Taige, Hingk, dan Anggi Gida yang selama ini menghadapi tantangan geografis dan aksesibilitas akibat kontur pegunungan yang tinggi dan medan yang ekstrem.
Pemerataan energi melalui program terpadu
Pemerintah bersama PLN mengerahkan program Listrik Desa (Lisdes) serta Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk menjangkau pemukiman yang selama ini beroperasi dengan waktu pasokan terbatas. Program ini tidak hanya meningkatkan keandalan jaringan, tetapi juga memberikan pemasangan gratis bagi keluarga kurang mampu sehingga akses energi menjadi lebih berkeadilan.
Sebelum intervensi tersebut, masyarakat di Distrik Minyambouw rata-rata hanya menerima pasokan listrik sekitar enam jam per hari, sedangkan distrik lain umumnya mendapatkan sekitar 12 jam sehari. Dengan selesainya pembangunan jaringan dan penambahan kapasitas, distribusi kini mencapai 24 jam penuh sehingga memungkinkan aktivitas sosial dan ekonomi berlangsung lebih produktif.
Respon DPR dan harapan politik
Anggota Komisi XII DPR RI Cheroline Chrisye Makalew menyampaikan apresiasi atas realisasi pembangunan infrastruktur kelistrikan yang dinilai sebagai langkah konkret dalam agenda pemerataan energi untuk wilayah 3T. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini harus dijaga dan menjadi contoh sinergi antara kementerian terkait dan PLN dalam menjawab kebutuhan masyarakat di Papua Barat.
Dalam rapat dengar pendapat di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 4 Juni 2026, Cheroline mengatakan bahwa kehadiran listrik 24 jam membawa kebahagiaan dan harapan baru bagi warga setempat. Ia berharap kolaborasi yang sudah terbangun dapat dilanjutkan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil lain yang belum menikmati akses listrik yang memadai.
PLN: komitmen dan tantangan pelaksanaan
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan komitmen perusahaan negara tersebut untuk mewujudkan pemerataan energi sampai ke pelosok negeri sebagai fondasi kemajuan nasional. Menurutnya, listrik 24 jam di Pegunungan Arfak bukan sekadar penerangan, tetapi juga membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan mutu pendidikan, dan layanan kesehatan yang lebih baik.
General Manager PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Roberth Rumsaur, menjelaskan bahwa pekerjaan pemasangan jaringan dan optimasi pasokan dilakukan meskipun harus menghadapi berbagai kendala medan dan cuaca. Ia menambahkan bahwa PLN terus memprioritaskan wilayah-wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) dengan pendekatan teknis yang adaptif serta program pemeliharaan berkelanjutan.
Dampak sosial ekonomi jangka pendek dan panjang
Ketersediaan listrik selama 24 jam diharapkan langsung berdampak pada peningkatan layanan pendidikan melalui penggunaan perangkat elektronik dan penerangan belajar malam hari bagi pelajar. Selain itu, rumah sakit dan puskesmas setempat dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan, terutama fasilitas yang membutuhkan pasokan listrik stabil seperti cold chain untuk obat dan vaksin.
Secara ekonomi, akses listrik penuh membuka peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperpanjang jam operasional, mendorong munculnya layanan baru serta mengurangi biaya produksi yang sebelumnya tinggi karena ketergantungan pada generator. Dalam jangka panjang, penguatan infrastruktur energi tersebut diharapkan mendorong konektivitas digital dan integrasi wilayah pegunungan ke pasar yang lebih luas.
Langkah lanjutan dan pengawasan
Para pemangku kepentingan menyepakati perlunya monitoring rutin dan program pemeliharaan untuk memastikan keandalan pasokan dan mencegah gangguan yang dapat mengganggu aktivitas warga. Mereka juga menekankan pentingnya pengembangan kapasitas lokal agar masyarakat dapat ikut serta dalam menjaga dan mengelola infrastruktur energi di daerahnya.
Pencapaian ini dinilai sebagai salah satu contoh nyata pelaksanaan kebijakan pemerataan energi, namun keberlanjutan program bergantung pada dukungan anggaran, koordinasi antarlembaga, dan keterlibatan komunitas setempat. Upaya lanjutan akan difokuskan pada replikasi model serupa di wilayah terpencil lain agar target akses energi yang merata dapat segera tercapai di seluruh Indonesia.
