Jakarta, Maret.id — Defisit APBN hingga akhir Mei 2026 meningkat sekitar Rp16 triliun dibandingkan posisi akhir April 2026 yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau setara 0,64 persen dari PDB. Kondisi ini menjadikan defisit hingga Mei mendekati 1 persen dari PDB meski pemerintah mencatat beberapa indikator fiskal menunjukkan perbaikan kualitas anggaran.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan realisasi belanja negara sampai Mei 2026 mencapai Rp1.365,4 triliun atau 35,5 persen dari target APBN sebesar Rp3.842,7 triliun. Penjelasan itu disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa pada Jumat, 5 Juni 2026, untuk memaparkan capaian fiskal lima bulanan pemerintah.
Kinerja Pendapatan Negara
Pendapatan negara sampai akhir Mei 2026 tercatat mencapai Rp1.185 triliun, tumbuh 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan pendapatan tersebut membantu menahan laju defisit meski belanja tetap besar untuk program prioritas.
Pertumbuhan penerimaan perpajakan menjadi pendorong utama, tercatat Rp958,2 triliun atau naik 18,9 persen secara tahunan. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan basis penerimaan negara seiring pemulihan ekonomi dan kepatuhan pajak yang meningkat.
Komposisi Penerimaan
Rincian menunjukkan penerimaan pajak tumbuh 22,1 persen menjadi Rp834,4 triliun, sementara penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp123,8 triliun atau naik 0,7 persen. Kinerja cukai dan kepabeanan yang tumbuh tipis mencerminkan dinamika konsumsi dan perdagangan internasional yang masih menyesuaikan diri.
Selain pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp226,4 triliun atau naik 19,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan hibah juga tercatat sebesar Rp400 miliar, meningkat 1,6 persen secara tahunan dan berkontribusi kecil terhadap total penerimaan.
Keseimbangan Primer dan Kualitas Fiskal
Meskipun APBN masih mengalami defisit, keseimbangan primer tercatat surplus sebesar Rp58,6 triliun yang menandakan ruang fiskal jangka pendek lebih baik. Menteri Purbaya mengatakan bahwa surplus primer tersebut menunjukkan anggaran lebih berkesinambungan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya.
Surplus primer menandakan penerimaan telah menutupi belanja non-bunga, sehingga tekanan pada pembiayaan defisit menjadi lebih terkendali. Namun para analis mengingatkan bahwa surplus ini harus dipertahankan sambil memperhatikan risiko eksternal dan kebutuhan belanja untuk program prioritas.
Implikasi fiskal jangka menengah mencakup tekanan pada strategi pembiayaan yang harus menyeimbangkan antara pinjaman domestik dan eksternal. Pemerintah perlu menjaga keberlanjutan utang dan menjaga biaya bunga agar tidak memicu kembali defisit primer negatif di masa mendatang.
Langkah kebijakan yang disoroti meliputi akselerasi penerimaan melalui optimalisasi administrasi perpajakan dan kebijakan fiskal pro-pertumbuhan untuk meningkatkan basis pajak. Di sisi belanja, efisiensi anggaran serta prioritisasi program dinilai penting agar belanja sosial dan investasi infrastruktur berjalan berkelanjutan.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut terus memantau dinamika fiskal sambil menjaga fokus pada pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial. Koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan kementerian terkait dinilai krusial untuk memastikan stabilitas makroekonomi.
Pengamat fiskal menilai pemulihan penerimaan merupakan sinyal positif, tetapi tetap ada pekerjaan rumah pada pengelolaan utang dan pembiayaan jangka panjang. Mereka merekomendasikan kebijakan struktural untuk memperluas basis pajak dan memperkuat kualitas belanja agar dampak terhadap pertumbuhan lebih optimal.
Pemerintah berencana memantau realisasi APBN setiap bulan dan menyesuaikan kebijakan bila diperlukan untuk menjaga target fiskal dan stabilitas ekonomi. Laporan berikutnya yang memuat data Juni akan menjadi indikator penting untuk melihat apakah tren perbaikan penerimaan akan berlanjut.
