Jakarta, Maret.id — Rupiah ditutup melemah sebesar 44 poin atau sekitar 0,25 persen dibandingkan dengan posisi perdagangan sebelumnya, dipengaruhi oleh kombinasi tekanan fiskal domestik dan risiko geopolitik global. Pelemahan ini menjadi sorotan pelaku pasar yang memantau ekspektasi defisit anggaran dan dinamika harga energi internasional.
Pergerakan Rupiah Hari Ini
Di pasar spot, mata uang domestik mengalami tekanan sepanjang sesi perdagangan hingga menutup di level yang lebih lemah dari penutupan sebelumnya. Pengamat mata uang mencatat bahwa volatilitas dipicu oleh revisi proyeksi fiskal yang memicu kekhawatiran atas ruang fiskal pemerintah.
Sentimen Fiskal: Proyeksi OECD dan Implikasinya
Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 Indonesia dapat melebar mendekati batas fiskal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut penghitungan tersebut, angka itu lebih tinggi dibandingkan target awal pemerintah yang dalam asumsi APBN 2026 dipatok pada 2,7 persen dari PDB dan juga melebihi realisasi defisit 2025 yang berada di kisaran 2,9 persen dari PDB.
Analisis OECD menyebutkan bahwa beban subsidi energi yang berpotensi melonjak akibat kenaikan harga minyak dunia menjadi salah satu pendorong utama pelebaran defisit tersebut. Organisasi itu memperkirakan kenaikan harga minyak global dapat menambah defisit anggaran sekitar 0,6 persen dari PDB jika pemerintah mempertahankan harga bahan bakar bersubsidi pada level domestik.
Rekomendasi Kebijakan dan Tantangan Anggaran
Dalam laporannya, OECD menekankan pentingnya reformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran dan berdampak pada efisiensi belanja negara. OECD menilai bahwa bantuan langsung kepada kelompok masyarakat rentan lebih efektif dibandingkan mempertahankan subsidi harga energi secara luas yang memberatkan fiskal.
Pemerintah sendiri menyatakan komitmen untuk menjaga defisit tetap di bawah batas fiskal 3 persen, namun upaya tersebut membutuhkan langkah kompensasi senilai sekitar 0,3 persen dari PDB. Langkah-langkah kompensasi yang dimungkinkan meliputi pemangkasan belanja non-prioritas serta potensi pengenaan windfall tax terhadap ekspor komoditas apabila momentum harga memungkinkan.
Dampak Program Prioritas dan Inflasi
Tekanan fiskal juga datang dari pelaksanaan sejumlah program prioritas yang membutuhkan alokasi anggaran besar, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu komitmen belanja pemerintah. Kebutuhan pembiayaan program-program sosial tersebut menambah tantangan dalam menjaga keseimbangan antara prioritas pembangunan dan konsolidasi fiskal.
OECD memperkirakan laju inflasi Indonesia akan meningkat menjadi sekitar 3,4 persen pada 2026, yang dipicu oleh transmisi bertahap dari tingginya harga energi global ke harga-harga domestik. Meski pemerintah saat ini masih membekukan harga bahan bakar bersubsidi, tekanan harga impor dan biaya produksi berpotensi mendorong kenaikan harga secara bertahap.
Risiko Global: Penutupan Selat Hormuz dan Dampaknya
Ketegangan geopolitik turut memperburuk sentimen pasar setelah Komando Militer Gabungan Tertinggi Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz dan pelarangan lalu lintas kapal tanker serta kapal komersial. Langkah tersebut dikhawatirkan akan mengganggu aliran suplai minyak global dan mendorong harga minyak ke atas, yang pada gilirannya menambah tekanan pada neraca fiskal negara-negara pengimpor energi.
Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menyatakan tindakan pihak Iran menambah tekanan terhadap rupiah yang semakin mendekati level Rp18.000 per Dolar AS. Ibrahim memproyeksikan bahwa tekanan nilai tukar kemungkinan berlanjut pada perdagangan berikutnya, dengan perkiraan kisaran fluktuasi harian antara Rp17.980 hingga Rp18.030 per Dolar AS.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasi Investasi
OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi sekitar 4,7 persen pada 2026 sebelum kembali meningkat mendekati 5 persen pada 2027. Melambatnya laju pertumbuhan diperkirakan didorong oleh naiknya biaya energi, tingginya ketidakpastian kebijakan, serta pelemahan pasar tenaga kerja yang berpotensi menekan konsumsi dan investasi.
Para pelaku pasar dan pembuat kebijakan kini dihadapkan pada tantangan menyeimbangkan kebutuhan menjaga stabilitas makroekonomi sambil melanjutkan program-program prioritas sosial dan pembangunan. Keputusan kebijakan fiskal dan respons terhadap risiko geopolitik akan menjadi penentu utama arah nilai tukar dan prospek ekonomi dalam beberapa kuartal mendatang.
