Jakarta, Maret.id — Politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Imas Aan Ubudiyah menekankan bahwa upaya perampingan badan usaha milik negara (BUMN) oleh Danantara harus dilaksanakan secara hati-hati dan disertai peta jalan yang jelas. Pernyataan itu disampaikan Imas di Jakarta pada Senin, 15 Juni 2026, sebagai respons atas wacana konsolidasi BUMN yang tengah bergulir di tingkat pemerintahan dan manajemen perusahaan negara.
Permintaan Kajian Menyeluruh
Imas menilai langkah perampingan wajib diawali oleh kajian menyeluruh terhadap seluruh entitas BUMN untuk menentukan skema yang tepat seperti penggabungan, konsolidasi, atau restrukturisasi. Kajian tersebut perlu melibatkan analisis finansial, operasional, serta dampak sosial agar keputusan yang diambil tidak semata mengurangi jumlah perusahaan tetapi menciptakan korporasi negara yang lebih sehat dan kompetitif.
Imas memperingatkan bahwa tanpa evaluasi komprehensif, kebijakan perampingan berisiko menghasilkan struktur organisasi baru yang tidak efisien. Oleh karenanya, proses identifikasi calon entitas yang layak dikonsolidasikan harus transparan dan berbasis data.
Pentingnya Peta Jalan dan Mitigasi Risiko
Menurut Imas, Danantara harus menyusun peta jalan atau roadmap yang terukur sebagai pedoman pelaksanaan perampingan agar proses berjalan sistematis dan terarah. Peta jalan itu mencakup tahapan, indikator keberhasilan, serta strategi mitigasi risiko untuk mengantisipasi dampak negatif pada tenaga kerja dan pelayanan publik.
Ia juga menekankan pentingnya perlindungan hak-hak pekerja selama proses konsolidasi dan restrukturisasi, termasuk skema penempatan kembali dan kompensasi yang adil. Selain itu, pelayanan kepada masyarakat harus dijaga agar tidak terganggu sehingga kewajiban negara tetap terpenuhi.
Target Konkrit dan Ukuran Keberhasilan
Imas meminta Danantara menetapkan target-target konkret seperti peningkatan efisiensi operasional, perbaikan profitabilitas, dan kenaikan kontribusi dividen kepada negara. Tanpa target yang terukur, ia khawatir perampingan hanya akan menjadi perubahan administratif tanpa menghasilkan manfaat ekonomi nyata.
Target yang jelas juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi untuk memastikan konsolidasi menghasilkan BUMN yang mampu bersaing di tingkat regional maupun global. Dalam jangka panjang, tujuan utama adalah menciptakan korporasi negara dengan skala usaha lebih besar serta tata kelola yang lebih baik.
Dampak terhadap Perekonomian Nasional
Imas menyatakan bahwa perampingan BUMN yang direncanakan harus mampu memperkuat daya saing dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Peningkatan dividen yang disetorkan kepada negara menjadi salah satu indikator manfaat yang dapat dirasakan masyarakat luas.
Dia juga menyoroti perlunya koordinasi lintas lembaga pemerintahan untuk memastikan kebijakan konsolidasi sejalan dengan tujuan fiskal dan pembangunan nasional. Sinergi antara kementerian, regulator, dan manajemen BUMN dinilai penting agar proses berjalan konsisten dan akuntabel.
Imas mengingatkan bahwa tujuan akhir bukan sekadar pengurangan jumlah entitas BUMN, melainkan pembentukan perusahaan negara yang efisien dan profitabel. Dengan demikian, peningkatan dividen diharapkan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Dalam penutup, Imas menegaskan bahwa perampingan harus dilakukan dengan kehati-hatian, keterbukaan, dan komitmen untuk melindungi pekerja serta menjaga pelayanan publik. Langkah tersebut, menurutnya, hanya akan berhasil jika didukung oleh peta jalan yang jelas, target terukur, serta kajian menyeluruh yang memperhatikan aspek sosial dan ekonomi.
