Jakarta, Maret.id — Kementerian Keuangan mengusulkan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49,80 triliun, demikian disampaikan Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Senin, 15 Juni 2026.
Rincian alokasi fungsi
Bendahara negara menjelaskan pagu tersebut dibagi berdasarkan fungsi utama Kementerian Keuangan yakni pelayanan umum, fungsi ekonomi, dan fungsi pendidikan. Alokasi yang dipaparkan terdiri atas fungsi pelayanan umum sebesar Rp45,52 triliun, fungsi ekonomi Rp284,71 miliar, serta fungsi pendidikan Rp3,99 triliun.
Lima program prioritas
Anggaran yang diusulkan kemudian dipecah ke dalam lima program utama yang mendukung Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dan sejumlah kegiatan strategis pemerintah. Program pertama, terkait kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi, diajukan dengan kebutuhan Rp36,33 miliar untuk merumuskan strategi fiskal jangka menengah, memperkuat daya saing ekspor sektor strategis, serta mengembangkan ekosistem profesi penunjang sektor keuangan.
Program kedua berfokus pada pengelolaan penerimaan negara dengan alokasi Rp1,62 triliun untuk memperkuat sinergi patroli laut dalam pemberantasan penyelundupan, membentuk satuan tugas barang ilegal, menyempurnakan proses bisnis ekspor-impor dan logistik, serta mempromosikan ekspor UMKM. Program ketiga, pengelolaan belanja negara, dialokasikan Rp14,12 miliar untuk peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, sinkronisasi penganggaran pusat-daerah, pengembangan potensi pajak daerah, dan bimbingan teknis bagi BUMDes serta 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih.
Pengelolaan perbendaharaan dan risiko
Program keempat difokuskan pada pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko dengan kebutuhan anggaran Rp194,68 miliar. Dana untuk program ini akan digunakan antara lain untuk penyusunan kebijakan pengelolaan aset negara, dukungan penjaminan pemerintah di sektor energi terbarukan, pemeliharaan cadangan pangan nasional, serta pemberdayaan UMKM guna memperluas inklusi keuangan.
Dominasi program dukungan manajemen
Porsi terbesar anggaran dialokasikan untuk program dukungan manajemen yang mencapai Rp47,93 triliun, menurut paparan resmi kementerian. Alokasi tersebut mencakup pembiayaan selisih harga biodiesel B50, pengembangan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), pembiayaan usaha mikro melalui skema UMi, serta pengelolaan dan penyaluran beasiswa LPDP.
Penekanan pada efisiensi dan prioritas
Purbaya menegaskan bahwa besaran pagu indikatif 2027 relatif sama dengan pagu 2026 setelah dilakukan penyesuaian efisiensi anggaran. Ia menekankan bahwa penetapan pagu ini sejalan dengan kebijakan nasional mengenai efisiensi anggaran dan penajaman belanja untuk memastikan prioritas pemerintah berjalan efektif.
Implementasi dan pengawasan
Kementerian Keuangan mendorong seluruh kementerian dan lembaga untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan anggaran yang telah disepakati demi keberlanjutan program prioritas. Langkah-langkah pengawasan serta sinkronisasi antara program pusat dan daerah disebut perlu diperkuat guna mencapai target fiskal dan tujuan pembangunan.
Pemaparan pagu indikatif ini menjadi bagian dari proses penganggaran yang akan dilanjutkan dengan pembahasan lebih rinci di DPR untuk menentukan alokasi final. Dengan pendekatan efisiensi dan penajaman belanja, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan pembiayaan program strategis dan disiplin fiskal dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.
