Jakarta, Maret.id — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa rangkaian kebijakan yang digulirkan pemerintah dimaksudkan untuk menumbuhkan optimisme di kalangan pelaku ekonomi dan meningkatkan kepercayaan publik. Pernyataan itu disampaikan Prasetyo usai menghadiri rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Fokus Deregulasi untuk Memperbaiki Iklim Investasi
Menurut Prasetyo, deregulasi menjadi salah satu prioritas utama yang mendapat perhatian Presiden Prabowo. Pemerintah diminta terus menyederhanakan aturan dan prosedur perizinan agar iklim investasi menjadi lebih sehat dan kompetitif.
Kemudahan perizinan dipandang sebagai faktor penting untuk menarik investasi baru serta memperluas aktivitas ekonomi nasional. “Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang,” ujar Prasetyo.
Langkah deregulasi ini juga disosialisasikan sebagai upaya menciptakan kepastian usaha yang mendorong investor untuk menanamkan modal jangka panjang. Pembenahan regulasi diarahkan agar tidak hanya mempermudah tetapi juga mempercepat proses tanpa mengorbankan aspek tata kelola dan perlindungan publik.
Percepatan Hilirisasi dan Industrialisasi
Presiden Prabowo menekankan pentingnya percepatan hilirisasi dan industrialisasi sebagai katalisator nilai tambah produk dalam negeri. Kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, Presiden meminta penguatan sektor hilirisasi agar menghasilkan produk bernilai tambah yang dapat memperkuat neraca ekspor-impor.
Prasetyo menyampaikan harapan agar proses hilirisasi dapat menambah kekayaan bangsa melalui penciptaan produk yang kompetitif di pasar global. Pemerintah menilai pengembangan rantai nilai industri strategis menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi nasional.
Stabilitas sebagai Fondasi Pemulihan Ekonomi
Selain deregulasi dan hilirisasi, Presiden juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas sebagai fondasi utama bagi dunia usaha. Pemerintah menyerukan agar seluruh elemen masyarakat dan pelaku ekonomi turut berperan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.
Prasetyo mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan melakukan kerja keras dalam memulihkan dan memperkuat perekonomian. Seruan ini menjadi penegasan bahwa keberlanjutan kebijakan ekonomi memerlukan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat luas.
Pemerintah juga menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak pada penguatan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dukungan terhadap UMKM dianggap strategis untuk memperluas lapangan kerja serta memperkuat basis ekonomi domestik.
Dalam pertemuan itu, Presiden menekankan agar kebijakan ekspansi industri dan deregulasi berjalan seiring dengan upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Penguatan kompetensi tenaga kerja menjadi salah satu prasyarat agar industrialisasi dan hilirisasi menghasilkan manfaat ekonomi yang besar dan berkelanjutan.
Strategi kebijakan yang dibahas mencakup penyederhanaan prosedur perizinan, insentif fiskal selektif, serta percepatan investasi di sektor-sektor prioritas. Pemerintah juga sedang mendorong harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah untuk mengurangi hambatan investasi.
Prasetyo menegaskan bahwa rangkaian kebijakan tersebut bertujuan menciptakan iklim usaha yang lebih transparan dan akuntabel sehingga menarik investor domestik dan mancanegara. Pendekatan ini diharapkan memicu multiplier effect yang memperkuat pemulihan ekonomi secara luas.
Pemerintah menyadari tantangan global yang mempengaruhi perdagangan dan rantai pasok dunia sehingga kebijakan nasional harus adaptif. Oleh karena itu, percepatan hilirisasi dan kebijakan pro-investasi ditujukan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dalam menghadapi volatilitas eksternal.
Penegasan Presiden agar semua kementerian dan lembaga terkait koordinatif menunjukkan upaya untuk menjaga kesinambungan program ekonomi yang terintegrasi. Pemerintah berharap langkah-langkah ini segera memberikan hasil nyata dalam indikator pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.
Akhirnya, Prasetyo kembali mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja bersama mewujudkan visi ekonomi yang lebih tangguh dan berkeadilan. Pemerintah akan terus memantau implementasi kebijakan dan menyesuaikan langkah apabila diperlukan untuk mencapai target pemulihan yang berkelanjutan.
