Jakarta, Maret.id — Direktorat Jenderal Pajak mencatat ada tambahan penerimaan sebesar Rp17,9 triliun yang berhasil dihimpun melalui tindak lanjut terhadap wajib pajak yang sebelumnya terdeteksi tidak aktif atau belum memenuhi kewajiban perpajakannya.
Penambahan Penerimaan Negara
Menurut Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, tambahan tersebut membuat total capaian yang sebelumnya dilaporkan hampir Rp9 triliun meningkat menjadi hampir Rp26 triliun. Pernyataan itu disampaikan Bimo saat memberikan keterangan di Gedung DPR RI, Rabu, 17 Juni 2026.
Penertiban Terfokus pada Sekitar 200 Wajib Pajak
Bimo menjelaskan bahwa upaya penertiban menyorot sekitar 200 wajib pajak yang menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak karena dugaan ketidakpatuhan administratif maupun operasional. Rincian nama dan klasifikasi wajib pajak yang ditertibkan akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat saat proses penyerahan dilakukan.
Pemberitahuan dan Penyerahan Akan Disampaikan Resmi
“Nanti akan diumumkan pada saat penyerahan,” ujar Bimo mengenai rencana publikasi data tersebut kepada publik dan pemangku kepentingan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Dirjen Pajak menyiapkan dokumentasi lengkap sebelum melakukan pengungkapan resmi.
Reaktivasi Wajib Pajak Non-Efektif
Direktorat Jenderal Pajak menemukan banyak wajib pajak yang semula berstatus non-efektif ternyata memiliki transaksi usaha yang terekam dalam sistem. Bimo mengatakan setelah dipanggil dan diberikan pembinaan atau counseling, banyak dari mereka yang kemudian memperbaiki Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan kembali menjadi aktif.
Penggunaan Coretax dan Data Pihak Ketiga
Proses penertiban ini memanfaatkan data perpajakan internal serta pencocokan transaksi melalui sistem Coretax dan sumber data pihak ketiga. Pendekatan berbasis data tersebut menjadi alat utama dalam mendeteksi ketidaksesuaian pelaporan dan menelusuri kegiatan usaha yang belum dilaporkan.
Dampak jangka pendek dari penertiban ini terlihat pada peningkatan penerimaan negara yang signifikan serta pengaktifan kembali status perpajakan sejumlah wajib pajak. Secara jangka panjang, Dirjen Pajak berharap tindakan ini memperkuat kepatuhan sukarela dan menutup celah administrasi yang selama ini dimanfaatkan.
Direktorat Jenderal Pajak juga menegaskan akan terus meningkatkan kapasitas analitik dan kerja sama lintas institusi untuk memperluas cakupan pendeteksian. Upaya tersebut dinilai perlu untuk mendukung target penerimaan negara dan menjaga keadilan fiskal di tengah pemulihan ekonomi yang terus berlangsung.
Dalam kesempatan yang sama, Bimo menyampaikan komitmen untuk memberikan informasi yang transparan kepada DPR dan publik seputar hasil penertiban serta tindak lanjut yang akan diambil. Para pihak terkait menunggu jadwal resmi penyerahan data dan laporan lengkap dari Dirjen Pajak dalam beberapa hari mendatang.
