Jakarta, Maret.id — Pemerintah melaporkan upaya pemulihan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit setelah intervensi yang dilakukan menyusul penurunan harga di tingkat petani yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi pasar global.
Pemerintah Turun Tangan
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan pertemuannya dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait masalah anomali harga TBS. Pertemuan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 18 Juni 2026.
Tindakan pemerintah diambil setelah nilai jual TBS merosot padahal harga crude palm oil (CPO) dunia menunjukkan tren kenaikan. Kondisi ini dianggap tidak masuk akal karena penguatan dolar AS juga seharusnya menjadi sentimen positif bagi harga komoditas.
Skala Masalah dan Dampak pada Petani
Menurut Amran, sekitar 90 persen harga TBS telah kembali seperti semula namun ada sekitar 100 perusahaan atau 5-10 persen yang belum menyesuaikan harga. Ia mengatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan pelaku usaha dari seluruh Indonesia, mewakili sekitar 700-an pihak dan total pabrik kelapa sawit (PKS) sebanyak 1.900 unit.
Menteri Pertanian menekankan bahwa situasi ini merugikan jutaan petani plasma yang menggantungkan mata pencaharian pada komoditas sawit. “Sama dengan kejadiannya dengan minyak goreng. Nah ini kami minta jangan bermain-main, jangan korbankan rakyat,” tegasnya.
Anomali Harga CPO dan TBS
Amran menyebut fenomena penurunan harga TBS sebagai anomali karena harga CPO dunia naik sementara dolar menguat sekitar 10 persen. Kondisi tersebut seharusnya mendorong kenaikan harga TBS di tingkat petani, namun kenyataannya harga justru turun.
Pernyataan itu menegaskan kecurigaan adanya pihak-pihak yang diduga memainkan harga sehingga merugikan petani kecil dan petani plasma. Pemerintah menganggap hal ini bertentangan dengan prinsip pasar yang sehat dan berkeadilan.
Tekad Lindungi Petani Plasma
Presiden Prabowo Subianto dikabarkan memberikan arahan tegas agar pemerintah berpihak kepada petani plasma dan menindak pelaku usaha yang bermain-main dengan harga. Keberpihakan kepada petani plasma menjadi perhatian utama mengingat estimasi jumlah keluarga yang menggantungkan hidup pada sektor ini mencapai puluhan juta.
Amran menyebut petani plasma beserta keluarganya diperkirakan mencapai 15 juta orang langsung dan sekitar 30 juta jika seluruh keluarga dihitung. Pemerintah menilai perlindungan terhadap kelompok ini penting untuk stabilitas sosial dan ekonomi di daerah penghasil sawit.
Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum
Untuk mempercepat pemulihan harga, Kementerian Pertanian mengirim surat resmi kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan meneruskan tembusan kepada Kapolda di wilayah terkait serta Direktorat Krimsus. Surat tersebut meminta tindak lanjut terhadap perusahaan yang belum menyesuaikan harga TBS sesuai kondisi pasar.
Amran optimistis bahwa dengan langkah koordinatif ini masalah akan segera teratasi dan estimasi tinggal sekitar 100 perusahaan yang belum menaikkan harga TBS akan menyesuaikan dalam waktu satu minggu. Ia berharap mekanisme “satu pintu” yang diterapkan ke depan akan membuat harga TBS menjadi lebih stabil dan adil bagi petani.
Langkah penegakan hukum dan pengawasan pasar akan terus dipantau oleh pemerintah untuk memastikan tidak ada praktik manipulasi harga yang merugikan pihak lemah dalam rantai pasok. Pemerintah juga menyatakan akan terus berkomunikasi dengan pelaku usaha untuk mencari solusi bersama yang menjaga keseimbangan pasar dan keberlanjutan sektor sawit.
