Aturan Baru Investor Patriot

Jakarta, Maret.id — Perubahan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang menambahkan Pasal 50A.
Dalam beleid baru disebutkan bahwa negara memberikan jaminan perlindungan terhadap pembelian surat utang khusus yang diterbitkan Danantara, termasuk dari tuntutan pidana maupun gugatan perdata.
“Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata,” tutur Pasal 50A, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.
Aturan tersebut dikutip pada Senin, 22 Juni 2026.
Aturan baru juga mengatur bahwa data dan informasi yang berasal dari kegiatan penerbitan obligasi khusus tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak maupun alat bukti di pengadilan.
“Data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan tidak dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan,” tutur Pasal 50A, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.
Selain perlindungan hukum, investor diberikan keleluasaan untuk memindahtangankan maupun menjaminkan surat utang khusus yang dimilikinya.
Revisi undang-undang itu juga memperluas cakupan calon investor untuk instrumen seperti patriot bond dan merah putih bond.
Pasal 50A ayat (9) menyebut investor surat utang khusus tersebut termasuk wajib pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) maupun Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
Ketentuan ini diperkirakan akan mendorong minat investor terhadap instrumen surat utang khusus karena adanya jaminan perlindungan dan fleksibilitas pemindahtanganan.
Langkah tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara perlindungan investasi dan kewenangan penegakan hukum, khususnya terkait pengenaan pajak dan penggunaan bukti di proses peradilan.
Pelaksanaan teknis dari ketentuan Pasal 50A akan bergantung pada peraturan pelaksana yang relevan dan pengaturan operasional lebih lanjut.





