KBLI 2025 dan Permenkum 49/2025 Perbaiki Tata Kelola Investasi, Tingkatkan Kepastian Regulasi dan Dorong Aliran Modal Asing ke Sektor Prioritas
Jakarta, Maret.id — Langkah tegas ini diambil untuk mendorong transparansi investasi sekaligus menertibkan administrasi hukum.
Kebijakan baru tersebut memicu kekhawatiran di kalangan pelaku usaha, terutama sektor UMKM, terkait potensi sanksi administratif dan pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
Merespons dinamika tersebut, Badranaya Partnership berkolaborasi dengan Naremax Integrated Event Partner menggelar rangkaian edukasi hukum bertajuk Badranaya Podcast.
Diskusi interaktif ini disiarkan langsung dari Exhibition Booth Badranaya Partnership di ajang Jakarta Fair 2026, JIExpo Kemayoran, pada Jumat, 19 Juni 2026.
Selain diskusi, kolaborasi ini juga menghadirkan Badranaya Legal Clinic: Pro Bono Service & Legal Consultation yang memberikan layanan konsultasi hukum dan perizinan gratis bagi pengunjung hingga 12 Juli 2026.
Hadir sebagai narasumber utama, Co-Founder & CEO IjinCepat, Tarsisius Teren Utomo, membedah urgensi penerapan regulasi anyar tersebut.
Teren menjelaskan bahwa pembaruan kode usaha dirancang untuk menyempurnakan sistem penanaman modal yang sebelumnya berlaku pada rezim KBLI 2020.
Langkah ini dinilai strategis untuk meningkatkan daya saing investasi Indonesia di kancah global dan agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.
“KBLI 2025 menyempurnakan dan merampingkan kelompok kode dari rezim KBLI 2020 agar klasifikasi jenis usaha menjadi lebih spesifik. Masyarakat tidak perlu bersikap reaktif terhadap perubahan ini, karena pada dasarnya negara sedang membenahi tata kelola investasi agar lebih baik dan berkepastian hukum bagi pelaku usaha,” ujar Tarsisius Teren Utomo, Co-Founder & CEO IjinCepat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, 22 Juni 2026.
Selain penyesuaian kode KBLI, pengetatan kewajiban pelaporan RUPS tahunan melalui Permenkum 49/2025 ditargetkan untuk menyaring dan mendeteksi korporasi nonaktif atau “perusahaan kertas” melalui mekanisme Daftar Sementara Korporasi Nonaktif.
Pemerintah ingin memastikan setiap Perseroan Terbatas (PT) yang terdaftar benar-benar beroperasi secara nyata dan akuntabel di mata hukum.
Namun, implementasi di lapangan menyisakan tantangan besar, khususnya bagi pelaku UMKM yang belum tersentuh sosialisasi secara masif.
Chief Legal & Compliance Officer IjinCepat.id, Kartika Christiani Manurung, menyoroti risiko sanksi berat jika pelaku usaha lalai melaporkan RUPS tahunan yang mencakup laporan keuangan berupa neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
Kartika menambahkan kewajiban pelaporan lainnya meliputi laporan mengenai kegiatan perseroan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan dewan komisaris, nama anggota direksi dan dewan komisaris, serta gaji dan tunjangan.
Kartika juga menjelaskan tata cara pelaporan RUPS tahunan, bahwa direksi PT harus menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh dewan komisaris paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir dan bahwa persetujuan atas laporan tahunan tersebut harus dimuat dalam akta notaris.
Penyelenggara acara dan penyedia layanan pro bono berharap layanan konsultasi gratis dan edukasi melalui forum ini dapat membantu pelaku usaha, khususnya UMKM, menyesuaikan diri dengan ketentuan baru agar tidak terjerat sanksi administratif dan agar iklim investasi tetap kondusif.
