Potensi PHK di Industri Komponen Otomotif Masih Bisa Dicegah Lewat Negosiasi, Upaya Bersama Lindungi Rantai Pasok, Investasi, dan Penyerapan…
Jakarta, Maret.id — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menyatakan dialog antara serikat pekerja dan pihak perusahaan masih berlangsung terkait wacana relokasi pabrik ke Vietnam.
Meski pemerintah menyatakan belum ada relokasi pabrik ke Vietnam, serikat buruh menilai ruang negosiasi dengan manajemen dan prinsipal di Jepang masih terbuka untuk mencegah perpindahan produksi.
Said Iqbal menyebut ada sekitar 4.000 pekerja di kawasan Pasuruan dan Mojokerto yang berpotensi terdampak apabila rencana pemindahan lini produksi terealisasi.
“Memang agak besar potensi PHK, tapi kalau kita bisa meyakinkan mereka, prinsipal di Jepang, kemungkinan pindah ke Vietnam itu tidak akan dilakukan,” ujar Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Pernyataan itu disampaikan Said saat menghadiri Rapat Kerja Nasional KSPI 2026 di Jakarta dan dikutip Rabu 24 Juni 2026.
“Karena ini juga belum terjadi, pemindahan itu tidak semudah itu,” ujar Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
“Kemungkinan itu kata mereka satu hingga dua tahun ke depan, berarti kita masih punya waktu untuk bernegosiasi,” ujar Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Said enggan mengungkap identitas dua perusahaan yang dimaksud dan hanya menyebut inisial PT J dan PT S, yang disebut memiliki induk usaha di Jepang.
Ia menyebut PT J saat ini mempekerjakan sekitar 7.000 pekerja dan dari jumlah tersebut sekitar 4.000 disebut berpotensi terdampak bila skenario relokasi dijalankan.
“Memang kemungkinan baru omong-omong ya, baru omong-omong 4.000,” ujar Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
“Biasanya kalau manajemen itu ambil angka tinggi, mungkin ribuan, tapi tidak mungkin 4.000 orang,” ujar Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Pernyataan serikat menunjukkan ancaman PHK masih pada tahap antisipasi dan bukan keputusan final sehingga negosiasi dipandang sebagai jalan untuk menjaga keberlanjutan investasi sekaligus mempertahankan lapangan kerja di dalam negeri.
Kondisi ini berpotensi berdampak pada rantai pasok industri komponen otomotif nasional sehingga serikat dan pemerintah akan menekan peluang relokasi melalui dialog intensif dengan manajemen dan prinsipal luar negeri.
