Ekonomi

Pelaku Usaha Naik Kelas Lewat Kopdes Dorong Pendapatan Lokal

Jakarta, Maret.id — Wakil Menteri Koperasi dan UKM Farida melakukan kunjungan kerja ke Lombok untuk meninjau proses produksi dan berdialog dengan pelaku usaha terkait penguatan ekosistem UMKM melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Farida menegaskan bahwa keberadaan Koperasi Desa (Kopdes) tak sekadar berupa bangunan fisik, melainkan harus berperan sebagai mitra strategis untuk memperluas jangkauan produk lokal.

“Salah satu tujuannya adalah menghadirkan bangunan modern dengan fasilitas lengkap agar produk UMKM seperti Sasak Maiq ini bisa masuk ke etalase Koperasi Desa Merah Putih. Kita ingin produk ini terkonsolidasi dan didistribusikan ke seluruh jaringan koperasi di NTB, bahkan nasional,” ujar Farida, Wamenkop.

Ia menjelaskan bahwa KDKMP memiliki dua peran utama yang saling melengkapi bagi pengembangan UMKM di desa dan kelurahan.

Peran pertama adalah sebagai jalur pasok kebutuhan pangan pokok, seperti beras, minyak, dan pupuk, dengan harapan harga menjadi lebih terjangkau karena memotong rantai distribusi panjang.

Peran kedua adalah sebagai agregator produk lokal yang memfasilitasi konsolidasi produksi sehingga barang daerah dapat menembus pasar yang lebih luas.

Terkait kendala akses modal yang kerap dihadapi pelaku usaha mikro dan kecil, Farida menyampaikan adanya fasilitas pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dengan bunga sangat ringan, yakni 6 persen per tahun, bagi UMKM yang menjadi anggota koperasi.

“Fungsinya, saat bergabung di koperasi, bapak-ibu bisa akses pembiayaan bunga rendah untuk meningkatkan produksi atau membeli alat baru. Ada juga ruang agregasi untuk saling bertukar informasi pasar,” ujar Farida, Wamenkop.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas impor, Farida mengajak pelaku UMKM memperkuat penggunaan bahan baku lokal untuk meningkatkan ketahanan usaha.

“Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan pentingnya swasembada pangan. Kita harus kurangi importasi dan memaksimalkan apa yang ada di dalam negeri. Pembatasan impor sebenarnya adalah bentuk perlindungan pemerintah terhadap produk UMKM kita,” tegas Farida, Wamenkop.

Ia juga mendorong pelaku UMKM di Lombok untuk mulai melirik pasar ekspor, dengan merujuk pada keberhasilan koperasi di daerah lain yang telah menembus Malaysia dan Singapura.

“Produk berkualitas dari Lombok ini harus terus didorong. Kami di Kementerian Koperasi akan berkomunikasi dengan pihak terkait, seperti Smesco dan Kementerian Perdagangan, agar UMKM kita tidak hanya jago kandang, tapi juga bisa menembus pasar internasional,” ujar Farida, Wamenkop.

Kunjungan ditutup dengan komitmen sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola koperasi untuk memastikan KDKMP menjadi rumah yang nyaman bagi pertumbuhan ekonomi rakyat di Nusa Tenggara Barat.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button