Jakarta, Maret.id — Purbaya menegaskan setiap pemerintah daerah harus memastikan kebijakan yang dibuat mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing. Menurutnya, investasi diperlukan agar dunia usaha berkembang dan ekonomi daerah semakin maju. “Kalau enggak begitu, ya kita warning. Bisa lewat menteri sekretariat negara, menteri dalam negeri, dan lain-lain. Kalau masih ngotot juga bisa kita potong TKD-nya,” kata Purbaya di kantornya di Jakarta.
Ancaman Pemangkasan Anggaran bagi Daerah dan Kementerian/Lembaga
Purbaya juga memperingatkan akan mengurangi anggaran kementerian atau lembaga yang dianggap memperlambat arus investasi ke Tanah Air. Ia menyatakan kementerian dan lembaga memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan dan menangani persoalan sektoral, sehingga semua regulasi yang diterbitkan harus mendukung kemudahan investasi dan kegiatan usaha. “Karena di kementerian-kementerian yang lain kadang-kadang lambat, ya saya bisa kasih anggaran (untuk pelaksanaan kebijakan) atau saya kurangi anggarannya kalau tetap ngotot. Daerah juga sama ya,” ujarnya.
Upaya Percepatan Realisasi Investasi dan Debottlenecking
Purbaya menilai peningkatan investasi serta keterlibatan sektor swasta diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Pemerintah, kata dia, terus mempercepat realisasi investasi melalui penyederhanaan proses bisnis dan penyelesaian hambatan investasi, salah satunya lewat pembentukan Kanal Debottlenecking yang dijalankan oleh Satgas Percepatan Program Pemerintah. “Beberapa business community yang datang ke sini, kita jelaskan bahwa kita punya debottlenecking task force yang bisa melepaskan problem mereka dengan cepat dan murah,” tutup Purbaya.
