Jakarta, Maret.id — Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menilai perampingan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penting untuk mengurangi beban anggaran dan memperkuat pengawasan.
Ia mengatakan jumlah BUMN yang terlalu besar selama ini memunculkan tekanan anggaran, terutama untuk kebutuhan direksi dan komisaris.
“Nah ini yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah cukup bagus. Dengan perampingan-perampingan ini, kemudian di-merge, ya ini sudah cukup efektif ya tujuannya Pak supaya ada pengawasan yang ketat dari Danantara itu sendiri,” ujar Ibrahim Assuaibi, Pengamat mata uang dan komoditas. Pernyataan itu disampaikannya saat dihubungi di Jakarta, Minggu, 28 Juni 2026.
Kebijakan konsolidasi diharapkan mampu menciptakan BUMN yang lebih sehat secara bisnis dan mampu menyumbang laba kepada negara.
“Nah sehingga dengan adanya perampingan ya terhadap perusahaan-perusahaan BUMN ini diharapkan perusahaan-perusahaan ini itu mendapatkan hasil. Artinya apa? mereka itu memberikan laba terhadap pemerintah,” ujar Ibrahim Assuaibi, Pengamat mata uang dan komoditas.
Mengenai nasib karyawan yang terdampak, Ibrahim menuturkan proses penyesuaian dapat dilakukan melalui pengalihan atau penggabungan ke perusahaan lain yang masih membutuhkan sumber daya manusia.
“Pemerintah pasti sudah mempunyai satu program juga, dan Danantara sudah mempunyai program bahwa karyawan-karyawan ini mau dikemanakan,” ujar Ibrahim Assuaibi, Pengamat mata uang dan komoditas.
Dalam pidato penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2026 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu, 29 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana memperkecil jumlah perusahaan BUMN dari lebih dari 1.000 menjadi sekitar 250.
“Dari 1000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah, ya. Gimana Pak Erick? Pak Erick Thohir, ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250,” ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Prabowo menilai keberadaan ratusan perusahaan yang tidak menghasilkan keuntungan namun mempertahankan struktur organisasi besar hanya akan menguras anggaran negara.
“Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. 750 Dirut, 750 Direksi kali 4 atau kali 5, 750 Komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara,” ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Pengamat dan pemerintah sepakat bahwa konsolidasi bertujuan memangkas beban overhead, memperketat pengawasan oleh entitas seperti Danantara, serta meningkatkan kontribusi laba BUMN kepada kas negara.
Keberhasilan kebijakan ini akan bergantung pada pelaksanaan teknis, termasuk penempatan kembali tenaga kerja dan pengawasan berkelanjutan dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
