Jakarta, Maret.id — Pemerintah menegaskan dunia usaha saat ini menghadapi tekanan berat akibat kombinasi konflik geopolitik di Timur Tengah, penurunan daya beli masyarakat, pelemahan nilai tukar Rupiah, serta kecenderungan relokasi investasi ke negara lain.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menyatakan pemerintah tidak tinggal diam dan terus mengupayakan langkah mitigasi untuk menekan laju pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri.
“Konflik Timur Tengah menyebabkan kenaikan harga BBM industri dan gas non-subsidi. Kemudian daya beli masyarakat turun sehingga volume produksi perusahaan ikut menurun,” ujar Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Pernyataan itu dikutip di Jakarta, Senin 29 Juni 2026.
“Di sisi lain, ada relokasi sebagian produksi ke negara lain dan pelemahan Rupiah yang membuat biaya produksi meningkat. Jadi memang banyak faktor yang memengaruhi kondisi industri saat ini,” tutur Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Said Iqbal juga mengklarifikasi isu yang beredar mengenai gelombang PHK yang disebut-sebut telah menyentuh angka 55 ribu pekerja.
Menurutnya, pemerintah saat ini masih gencar melakukan verifikasi faktual di lapangan untuk memastikan data dan skala kasus PHK.
Langkah verifikasi dianggap penting karena tidak semua data yang mencuat ke publik merupakan kasus PHK baru.
Pemerintah akan terus mengoordinasikan langkah mitigasi bersama pelaku usaha dan pemangku kepentingan guna menekan laju PHK serta memperkuat ketahanan sektor industri.
