Jakarta, Maret.id — Pengamat BUMN dan Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, menilai penyederhanaan jumlah BUMN akan menghilangkan tumpang tindih lini usaha antar perusahaan pelat merah.
“Bisnis BUMN akan lebih efisien karena satu lini bisnis tidak perlu ditangani oleh banyak BUMN yang justru menimbulkan inefisiensi,” kata Herry Gunawan, Direktur NEXT Indonesia Center, Senin, 29 Juni 2026.
Menurut Herry, restrukturisasi tersebut juga akan membuat setiap BUMN memiliki fokus bisnis yang lebih jelas sehingga perusahaan tidak lagi saling bersaing atau menjalankan bidang usaha yang sama.
“Kontrol pemegang saham, seperti Danantara, akan jauh lebih efektif,” kata Herry Gunawan, Direktur NEXT Indonesia Center.
“BUMN akan fokus pada bisnis intinya, tidak seperti sekarang yang banyak menjalankan bisnis non-core,” kata Herry Gunawan, Direktur NEXT Indonesia Center.
“Misalnya, BUMN pupuk ikut bisnis air minum atau usaha lainnya,” kata Herry Gunawan, Direktur NEXT Indonesia Center.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tengah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap BUMN yang selama bertahun-tahun dinilai sarat persoalan dan membebani keuangan negara. Pernyataan itu disampaikan saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2026 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu, 28 Juni 2026.
“Masalahnya kemarin ini BUMN-BUMN ini ya kita sudah tahulah, sudah lama jadi orang Indonesia saudara sudah mengerti. Ini sedang kita bersihkan, sedang kita tertibkan,” kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
“Dari 1000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah, ya. Gimana Pak Dony? Pak Dony, ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250,” ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Herry menilai penyederhanaan jumlah BUMN selain meningkatkan efisiensi operasional juga akan mempermudah pemegang saham dalam melakukan pengawasan serta mengambil keputusan strategis.
Implementasi rencana penyederhanaan ini diperkirakan akan menjadi fokus pemantauan publik dan pemegang saham dalam beberapa bulan mendatang.
