Jakarta, Maret.id — Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengapresiasi kepercayaan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang kembali menunjuk BRI sebagai salah satu bank penerima penempatan dana SAL.
“Kami menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada BRI melalui penempatan dana SAL. Kebijakan ini menjadi langkah positif untuk memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas intermediasi dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif yang menjadi penggerak perekonomian nasional,” kata Hery Gunardi, Direktur Utama BRI.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan tertulis, Senin, 29 Juni 2026.
Hery menekankan sinergi antara pemerintah dan industri perbankan sebagai faktor penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia memastikan tambahan likuiditas dari dana SAL akan dimanfaatkan secara optimal dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
Penyaluran kredit akan difokuskan secara selektif kepada sektor-sektor produktif, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi segmen utama BRI.
“Kami akan memastikan setiap penyaluran pembiayaan dilakukan secara terukur agar memberikan dampak nyata bagi perekonomian. Fokus BRI ialah pada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional,” kata Hery Gunardi, Direktur Utama BRI.
Hingga Maret 2026, pembiayaan BRI secara bank only tercatat mencapai Rp1.358 triliun dengan mayoritas disalurkan kepada UMKM dan sektor riil.
Selain memperkuat penyaluran kredit, BRI juga akan terus meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga, khususnya dana murah atau current account savings account (CASA), melalui penguatan ekosistem digital perseroan.
Pemerintah menempatkan kembali dana SAL senilai Rp381 triliun ke lima bank Himbara yakni BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BSI.
“Setelah dievaluasi diambil kesimpulan bahwa dana pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi, yang kemarin Rp281 triliun akan dikembalikan lagi Rp281 triliun dan diperpanjang hingga akhir 2026, Desember 2026. Di samping itu ada tambahan Rp100 triliun sebagai dana siaga jika diperlukan,” kata Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan.
Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Kebijakan penempatan dan perpanjangan dana tersebut dimaksudkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan di tengah dinamika perekonomian sekaligus memperkuat fungsi intermediasi perbankan.
“Dengan fundamental yang kuat serta fokus pada UMKM, BRI optimistis dapat terus berkontribusi sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan sekaligus menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia,” kata Hery Gunardi, Direktur Utama BRI.
