Jakarta, Maret.id — Ekonom Amerika Serikat Steve Hanke menghidupkan kembali polemik yang mengaitkan kondisi Rupiah saat ini dengan keputusan yang diambil pada 1998.
Melalui unggahan di akun X pribadinya pada Selasa, 30 Juni 2026, Hanke mengeklaim bahwa Rupiah tidak akan menghadapi persoalan seperti sekarang apabila IMF tidak menggagalkan rencana penerapan currency board pada 1998.
“Jika IMF tidak menggagalkan rencana penerapan currency board yang akan dipasang oleh Presiden Soeharto dan saya pada 1998, Rupiah tidak akan berada dalam kesulitan seperti sekarang,” ujar Steve Hanke, ekonom AS.
Ia bahkan meyakini Rupiah akan memiliki kekuatan yang setara dengan Dolar AS.
“Rupiah akan sama kuatnya dengan Dolar AS. Mata uang itu akan menjadi tiruan (clone) dari dolar AS,” ujar Steve Hanke, ekonom AS.
Pernyataan tersebut merujuk pada rencana penerapan currency board yang sempat dipertimbangkan pemerintah Indonesia di tengah krisis moneter 1998.
Saat itu, nilai tukar Rupiah terpuruk, sektor perbankan mengalami guncangan hebat, dan kepercayaan investor merosot tajam.
Hanke merupakan salah satu ekonom yang mendorong Presiden Soeharto untuk mengadopsi sistem tersebut.
Currency board adalah sistem moneter yang mematok nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing, seperti Dolar AS.
Dalam skema ini, setiap Rupiah yang beredar harus didukung oleh cadangan devisa sehingga bank sentral memiliki ruang yang sangat terbatas untuk menjalankan kebijakan moneter.
Namun, rencana itu tidak pernah diwujudkan karena IMF menilai kondisi ekonomi Indonesia saat itu belum cukup kuat untuk menerapkannya.
Lembaga tersebut berpendapat krisis yang dihadapi Indonesia tidak hanya disebabkan oleh anjloknya nilai tukar Rupiah, tetapi juga dipicu oleh lemahnya sektor perbankan, tingginya utang swasta, dan ketidakpastian politik.
Pada akhirnya, pemerintah Indonesia memilih melanjutkan program pemulihan ekonomi bersama IMF dan tidak menerapkan sistem currency board.
Klaim Steve Hanke bahwa Rupiah akan sebanding dengan Dolar AS merupakan pandangan pribadinya yang hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan ekonom.
Sebagian pihak menilai currency board berpotensi menciptakan stabilitas nilai tukar, sementara yang lain berpendapat kebijakan tersebut berisiko jika diterapkan di tengah fondasi ekonomi yang masih rapuh seperti kondisi Indonesia pada 1998.
Perdebatan ini kembali mencuat di tengah perhatian publik terhadap pergerakan nilai tukar dan kebijakan moneter.
Isu tersebut juga menyoroti ketegangan antara kedaulatan kebijakan moneter nasional dan peran lembaga internasional seperti IMF dalam proses pemulihan krisis.
