Jakarta, Maret.id — Penerapan Pajak Penghasilan (PPH) bagi pedagang e-commerce akan dimulai pada 1 Agustus 2026. Baik pemerintah maupun marketplace sedang mempersiapkan langkah-langkah untuk implementasi kebijakan tersebut.
Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Budi Primawan, menyatakan bahwa pihaknya menghormati kebijakan pemerintah. Fokus utama sekarang adalah memastikan kelancaran implementasi dan kepastian bagi para pelaku usaha.
“Para seller tidak usah panik, ikuti informasi resmi dari BJP mengenai ketentuan perpajakan dan informasi teknis dari marketplace tempat kalian berjualan,” kata Budi. Ia berharap proses implementasi berlangsung mulus agar penjual dapat tetap fokus pada pertumbuhan usahanya.
Budi menjelaskan bahwa marketplace akan mendukung sosialisasi teknis kepada para pedagang. Langkah ini dinilai penting untuk membantu transisi saat aturan baru mulai diterapkan.
Ia juga menekankan bahwa marketplace tetap menjadi saluran strategis untuk memulai usaha digital. Dampak kebijakan terhadap harga barang perlu dievaluasi setelah penerapan berlangsung.
Peneliti dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Dyah Ayu, menilai kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan persaingan yang setara antara pelaku usaha daring dan luring. “Ini adalah bentuk pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang adil dalam dunia perdagangan,” ujar Dyah.
Namun, Dyah mengingatkan pentingnya sinkronisasi data perpajakan sebelum kebijakan diberlakukan. Hal ini bertujuan untuk mencegah beban pajak ganda bagi pelaku UMKM.
“Jika terjadi double taxation, ini akan memberatkan para UMKM. Mereka akan dikenakan pajak di e-commerce, lalu juga pada saat laporan pajak,” tuturnya.
Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat integrasi data dan memberikan insentif bagi UMKM. Ini akan meningkatkan kepatuhan pajak tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi digital.
