Jakarta, Maret.id — Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan arahan Presiden Prabowo Subianto mendorong koperasi untuk tidak hanya berperan di hulu tetapi juga menikmati nilai tambah dari industri kelapa sawit. “Kalau yang kemarin kan semuanya swasta, kebunnya swasta, CPO-nya swasta, produk turunannya swasta,” kata Ferry Juliantono, Menteri Koperasi. “Sekarang atas arahan Bapak Presiden, koperasi itu harus terlibat bukan hanya di kebun tapi juga ikut terlibat di proses produksinya sampai ke produk turunannya,” kata Ferry Juliantono, Menteri Koperasi. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Sabtu, 4 Juli 2026. Selama ini banyak petani sawit mengeluhkan sulitnya memperoleh minyak goreng meski menjadi penghasil bahan bakunya, kondisi yang dianggap ironis oleh pemerintah. “Jadi kita tidak bergantung lagi dengan pabrik-pabrik CPO yang dimiliki oleh pihak yang lain,” kata Ferry Juliantono, Menteri Koperasi. “Koperasi bisa lebih mandiri dan harapannya hasil produk turunannya bisa berupa minyak makan merah maupun minyak goreng yang dipasarkan oleh koperasi,” kata Ferry Juliantono, Menteri Koperasi. Sebagai langkah awal, Kementerian Koperasi merencanakan peresmian pabrik CPO milik koperasi di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada akhir Juli atau awal Agustus 2026. “Kami nanti akhir bulan Juli atau awal Agustus kami akan melaksanakan peresmian pabrik CPO oleh koperasi di Musi Banyuasin dengan luas lahan 3.100 hektare (ha) dengan kemampuan produksi 60 ton per jam,” kata Ferry Juliantono, Menteri Koperasi. Dengan memiliki pabrik sendiri, koperasi diharapkan tidak lagi bergantung pada pengolahan milik swasta dan dapat mengolah hasil sawit menjadi produk bernilai tambah. Produk olahan tersebut direncanakan dipasarkan melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk memperkuat pemasaran lokal dan menyasar konsumen domestik. Inisiatif ini diharapkan memperbaiki akses petani terhadap minyak goreng dan meningkatkan pendapatan melalui keterlibatan langsung di hilir industri sawit. Langkah tersebut juga dipandang selaras dengan arahan presiden untuk memperkuat peran koperasi dalam pembangunan ekonomi daerah dan penguatan rantai nilai nasional.
