Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP, Didik Haryadi, menyoroti lonjakan utang pemerintah yang mencapai Rp846 triliun dalam setahun sehingga total utang hingga akhir 2025 membengkak menjadi Rp9,658 triliun saat berhadapan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Rapor keuangan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan V, Selasa, 7 Juli 2026.
“Rasio utang PDB 2025 mencapai 40,5 persen. Sedangkan 2024, 39,8 persen. Pemerintah bertambah utang Rp846 triliun sehingga total utang sampai 2025 adalah sebesar Rp9,658 triliun,” ujar Didik Haryadi, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP.
Didik menyatakan realisasi pendapatan negara mencapai 92 persen dari target sementara realisasi belanja mencapai 94 persen, sehingga defisit anggaran membengkak hingga 108 persen dari yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2025.
Besarnya defisit 2,81 persen PDB juga lebih tinggi dibanding target dalam APBN 2025 sebesar 2,53 persen dan mengakibatkan penambahan defisit sebesar Rp54 triliun.
“Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak efektif dalam mengendalikan belanja sesuai dengan kemampuan pendapatan negara, sehingga defisit bertambah Rp54 triliun, suatu beban keuangan negara yang pada akhirnya harus ditanggung oleh rakyat,” ujar Didik Haryadi, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP.
PDIP juga menyoroti sejumlah target pembangunan yang gagal dicapai, termasuk tingkat kemiskinan yang ditargetkan 7-8 persen namun terealisasi 8,25 persen.
“Tingkat kemiskinan ekstrem target 0 persen, capaian tidak dilaporkan. Indeks modal pembangunan manusia target 0,56, capaian tidak dilaporkan. NTN target 105 sampai 108, capaian 103,” ujar Didik Haryadi, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP.
Dari delapan prioritas nasional yang dibiayai APBN 2025, hanya sekitar 33 persen indikator yang dilaporkan berhasil mencapai sasaran.
“Pertumbuhan ekonomi tidak sesuai sebagaimana yang direncanakan yaitu 5,2 persen, sedangkan realisasinya 5,11 persen,” ujar Didik Haryadi, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP.
Fraksi PDIP menyetujui RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme di DPR.
