Jakarta, Maret.id — Hingga 12 Juli 2026, Kementerian UMKM mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp159,8 triliun atau 54,2 persen dari target Rp295 triliun. Sekitar 2,5 juta debitur telah menerima pembiayaan melalui program tersebut.
KUR merupakan program pembiayaan bersubsidi pemerintah dengan plafon pinjaman hingga Rp500 juta.
Pencapaian itu disampaikan Sekretaris Kementerian UMKM, Loto Srinaita Ginting, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI pada Senin, 13 Juli 2026.
“Dari jumlah tersebut, 1,1 juta merupakan debitur baru atau 83,5 persen dari target tahun ini. Sementara debitur graduasi mencapai 511.208 debitur atau 46,2 persen dari target,” kata Loto Srinaita Ginting, Sekretaris Kementerian UMKM. Pernyataan itu dikutip Selasa, 14 Juli 2026.
Ia mengungkapkan penyaluran KUR ke sektor produksi telah mencapai Rp103,2 triliun atau 64,6 persen dari target.
“Kami harapkan bisa melewati angka target 65 persen,” ujar Loto Srinaita Ginting, Sekretaris Kementerian UMKM.
Untuk 2026, pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp295 triliun dengan porsi minimal 65 persen dialokasikan ke sektor produksi.
Selain itu, pemerintah menargetkan penambahan 1,3 juta debitur baru dan 1,1 juta debitur graduasi atau pelaku usaha yang naik kelas pada 2026.
Di luar KUR, Kementerian UMKM juga memperluas akses pembiayaan melalui beberapa program, termasuk program ACCESS yang hingga 2025 memfasilitasi pembiayaan bagi 56 usaha menengah senilai Rp53,3 miliar melalui delapan lembaga keuangan.
Program BISLAF yang bekerja sama dengan Inotek telah mendampingi 200 UMKM memperoleh pembiayaan sebesar Rp13,65 miliar.
Program pendampingan pembiayaan perumahan rakyat menargetkan 300 UMKM, dan hingga Triwulan I 2026 sebanyak 16 UMKM telah lolos proses kurasi sementara dua UMKM berhasil menyelesaikan digitalisasi manajemen keuangannya.
Kementerian menyatakan akan melanjutkan upaya memperluas akses pembiayaan bagi UMKM guna mendukung kelangsungan usaha dan penciptaan lapangan kerja.
